Bandung – Arus mudik dan arus balik lebaran 2023 dinilai sudah usai, hal ini membuat anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat H. Supono mengungkapkan catatannya guna dievaluasi oleh Pemerintah baik itu tingkat provinsi, kota-kabupaten hingga pusat.
Menurutnya mudik tahun ini pemerintah kurang mensosialisasikan jalur-jalur alternatif yang bisa dilalui pemudik.
“Saya merasakan ikut mudik proses mudik tahun ini, relatif terpecah kepadatannya sehingga tidak terlalu terjadi penumpukan diruas tertentu, walaupun di titik tertentu katakanlah kemarin di jalur selatan Tasik itu terjadi yang puncaknya itu macet cukup parah juga,” ujarnya Selasa (02/05/2023).
Hal ini menjadi catatan padahal sebelumnya kawan-kawan DPRD Jabar sudah melihat suasana disana apa yang harus diantisipasi.
Kelihatannya faktor penjelasan dan informasi tentang jalan-jalan alternatif yang perlu diberikan ini sangat kurang, mungkin Dishub harus ada sosialisasi dan sentra informasi,” tukasnya.
“Lajur tol Cisumdawu relatif lengang yang berarti diduga hal ini tidak terinformasikan secara baik karena itulah nanti Dishub ada posko-posko tertentu begitu masuk ke wilayah Jawa barat, sudah terdeteksi secara dini,” lanjut H. Supono.
Saat arus balik, mulai Jawa Tengah ternyata terjadi kepadatan karena itu H. Supono mengalihkan jalur baliknya melewati Tasikmalaya.
“Memang harus dipecah, di selatan ke tengah itu yang tidak nampak sosialisasi jalur-jalur alternatif hingga jadi terjadi Lag (perlambatan), saya menangkap seperti itu,” imbuhnya.
Pantauan arus baliknya melalui jalur Tasikmalaya langsung ke Sumedang jarang nampak kendaraan roda dua.
“Berarti tidak ada informasi, kalau orang mengambil jalur Google Maps memang arahnya ke situ, jadi jalur itu tidak populer, itulah yang tadi saya bilang padahal ada jalan kabupaten yang bisa dioptimalkan, itu mestinya harus menempatkan aparat disitu,” ucapnya.
Catatan berikutnya, diduga peran Pemerintah Kecamatan, Desa dalam suasana emergency seperti itu tidak tersinergikan.
“Jadi harusnya aparat Pemerintah Daerah mengkonsolidasikan aparat dilevel yang lebih bawah untuk apa yang bisa dilakukan, anggaplah umpamanya membuat rambu-rambu atau ada guidence tertentu Pol PPnya, itu tidak nampak,” tandas H. Supono.
