Doni mengakui kewenangan advokasi bantuan terhadap masalah sekolah tersebut berada di Komisi V DPRD Jawa Barat yang menangani masalah pendidikan.

“Tapi daerah pemilihan saya adalah Kabupaten Bogor, jadi kalau kedepannya memang dibutuhkan tentu saya siap membantu,” ujar Doni.

Sejauh ini Doni sudah berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait mengenai masalah sekolah tersebut dimana perizinannya belum lengkap.

“Kalau info dari dinas terkait memang perizinannya belum lengkap seperti PBG, kalau dari pihak sekolahnya memang belum ada laporan langsung kepada saya, tapi jika dibutuhkan tentu saya siap membantu,” tukasnya saat dihubungi awak media, Jum’at (10/04/2026).

Kabar terakhir menyebutkan bahwa DPRD Jawa Barat memastikan agar proses kegiatan belajar mengajar tidak terganggu akibat masalah perizinan ini.

The post Dewan Doni Hutabarat Siap Pantau Perkembangan Masalah Sekolah IDN di Kabupaten Bogor appeared first on Rakyat Jaya.

Selain itu, persoalan tunda bayar turut menjadi perhatian utama Doni bersama Komisi IV DPRD Jawa Barat yang mencatat adanya penumpukan pembayaran di akhir tahun anggaran. Khususnya di sektor perhubungan dan bina marga yang berdampak pada tidak optimalnya pengelolaan keuangan daerah.

“Ya, ini karena sebelumnya banyak pergeseran-pergeseran anggaran, ya dampaknya ini dan kemudian hampir semua dinas terjadi silpa. Artinya tidak terserap,” kata Doni kepada awak media, Rabu (08/04/2026).

“Saya berharap, kalau memang sudah diputuskan bersama, kemudian sudah menjadi prioritas, jangan ada perubahan lagi. Bagaimanapun APBD itu harus kembali ke rakyat karena dari rakyat,” sambung Doni.

“Jangan karena ada perubahan program terjadi pergeseran sehingga yang harusnya turun ke rakyat jadi tidak terserap karena banyak perubahan,” tukas Doni.

Soal tunda bayar, Doni menambahkan bahwa pola penyerapan anggaran yang menumpuk di penghujung tahun berpotensi mengganggu stabilitas fiskal daerah dan harus segera dibenahi. Selain itu, evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh terhadap capaian kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), baik dari sisi realisasi keuangan maupun efektivitas program.

The post Banyaknya Pergeseran Anggaran di Pemprov Jabar Dituding Doni Hutabarat Jadi Salah Satu Penyebab Silpa appeared first on Rakyat Jaya.

“Dengan dimilikinya gedung sekretariat pribadi merupakan bukti kecintaan dan memiliki partai. Saya sangat mengapresiasi kerja nyata dari pengurus DPC Demokrat Kabupaten Karawang .” Jelas Anton pada Saat acara Halalbihalal di DPC Demokrat Karawang, Minggu (5/4/2026).

Dalam kesempatan itu Kang Anton berpesan agar kantor DPC Partai Demokrat Karawang menjadi rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kabupaten Karawang pada khususnya. “Partai Demokrat harus berada ditengah masyarakat, dan menjadi pejuang aspirasi  masyarakat sampai tingkat bawah.” Tegasnya.

Dalam kesempatan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Karawang, Pendi Anwar, didampingi Sekretaris DPC Demokrat Kabupaten  Karawang H. Oma Wiharja Rizki (OMR),  menyampaikan rasa syukur telah memiliki kantor sekretariat sendiri.  “Alhdulillah hari ini kami Pengurus Partai Demokrat DPC Kabupaten Karawang mempunyai kntor DPC sendiri. “ Katanya.

Pandi menambahkan, kenyataan ini menjadi  sejarah buat partai Demokrat Kabupaten Karawang,  sertifikat dan bngunn sendiri sudah diserahkan kepada pengurus atas nama Partai.

Apresiasi diberikan secara langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP Demokrat, Dr. Ir. H. E. Herman Khaeron, M.Si, dan Ketua DPD Demokrat Jawa Barat, H. Anton Sukartono Suratto, MS.i dalam acara halalbihalal DPC Demokrat Karawang, di Kantor DPC Demokrat Karawang, di Jalan Banten, Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang,

Pendirian Kantor SPC Demokrat Kabupaten Karawang, Atas hibah dari OMR yang saat ini menjabat juga sebagai Wakil Ketua I DPRD Karawang. DPC Demokrat Karawang kini resmi memiliki kantor baru di atas tanah seluas 325 meter.

Selain terdapat ruang ketua, sekretaris, bendahara, direktur eksekutif, OKK, Bapilu, dan aula, kantor juga dilengkapi kamar dan musala yang terdapat di lantai atas, serta taman.

‎

‎OMR mengatakan, hibah tanah dan bangunan untuk kantor DPC Demokrat Karawang bersumber dari dana pribadi. Hibah diberikan sebagai wujud kecintaan terhadap partai yang dipimpin Dr. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), M.Sc, MPA, MA. Selain itu, hibah juga sebagai bentuk dukungan nyata dalam memperkuat kelembagaan partai, serta peningkatan sarana dan prasarana operasional partai.

‎

‎”Semoga hibah ini menjadi amal jariyah yang bisa bermanfaat bagi kader dan umumnya masyarakat Kabupaten Karawang. Kantor baru sudah bisa digunakan seluruh kader Demokrat sejak 5 April 2026. Untuk peresmian Insya Allah nanti oleh Pak Ketum AHY,” katanya.

‎

‎Lebih lanjut OMR berharap, keberadaan kantor baru milik DPC Demokrat Karawang bisa meningkatkan semangat seluruh kader, menjadi pusat konsolidasi, penguatan struktur, dan menjadi rumah rakyat sebagai tempat menampung aspirasi masyarakat. (Tim)

The post Hibah Kantor DPC Demokrat Karawang Dapat Apresiasi DPP dan DPD Demokrat appeared first on Rakyat Jaya.

“Pasukan Indonesia hadir bukan untuk berperang, melainkan untuk menjaga stabilitas dan mendukung proses perdamaian di kawasan konflik. Pasukan perdamaian seharusnya hadir di area post-conflict, bukan saat terjadinya konflik,” kata Anton kepada wartawan, Senin (6/4/2026).

Anton menyebut usulan SBY disampaikan di tengah situasi konflik memanas di wilayah Lebanon Selatan, tempat pasukan UNIFIL bertugas. Dia meminta PBB segera mengevaluasi secara menyeluruh mengenai penugasan ini, khususnya setelah tiga prajurit TNI gugur.

“Oleh karena itu, dalam konteks ini, saya sejalan dengan pandangan Presiden Republik Indonesia ke-6, bapak Susilo Bambang Yudhoyono, bahwa dengan adanya situasi yang semakin tidak kondusif di wilayah penugasan UNIFIL, hal ini perlu dievaluasi secara serius,” ujar Anton.

“Tindakan tegas sebagai bentuk pengutamaan keselamatan prajurit perlu segera dilakukan, seperti pemindahan lokasi penugasan ke wilayah yang lebih aman atau penghentian sementara misi demi menjamin keselamatan prajurit kita,” sambungnya.

Anton melanjutkan, dalam prinsip hukum humaniter internasional, pasukan penjaga perdamaian memiliki status yang harus dilindungi dan tidak boleh menjadi sasaran maupun terdampak langsung dari operasi militer. Dia meminta pemerintah RI turut mengevaluasi keterlibatan prajurit TNI dalam pasukan perdamaian tersebut dan mempertimbangkan opsi penarikan pasukan.

“Oleh karena itu, langkah evaluasi menyeluruh terhadap keberlanjutan misi, pemindahan lokasi, termasuk opsi penarikan pasukan, merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi warganya yang bertugas di luar negeri,” pungkasnya.

SBY sebelumnya bicara gugurnya tiga prajurit TNI akibat serangan Israel di Lebanon. SBY meminta PBB segera mengambil langkah tegas untuk menghentikan penugasan UNIFIL atau misi penjaga perdamaian PBB.

Hal itu disampaikan SBY melalui unggahan di X, dilihat Minggu (5/4). Awalnya SBY menyampaikan Indonesia berduka atas gugurnya tiga prajurit TNI sebagai penjaga perdamaian (peacekeeper) di Lebanon.

Dia mengatakan peacekeeper bertugas di ‘blue line’ atau ‘blue zone’ yang bukan merupakan daerah pertempuran atau ‘war zone’. Kontingen Indonesia, hakikatnya bertugas di ‘Blue Line’ yang memisahkan teritori Israel dengan teritori Lebanon.

Kondisi tersebut dinilai SBY sangat berbahaya bagi peacekeeper. Sebab, setiap saat bisa menjadi korban dari pertempuran yang tengah berlangsung.

“Dengan argumentasi ini, seharusnya PBB, New York segera mengambil keputusan dan langkah yang tegas untuk menghentikan penugasan UNIFIL dan atau memindahkan lokasi mereka ke luar medan pertempuran yang masih membara saat ini,” jelasnya.

Adapun SBY mendukung pemerintah untuk mendesak PBB melakukan investigasi serius. PBB, lanjut SBY, juga harus menjelaskan sejumlah insiden beruntun yang menyebabkan peacekeeper dari Indonesia gugur.

“Saya tahu bahwa investigasi dalam situasi pertempuran yang amat dinamis sering tidak mudah. Tetapi, bagaimanapun tetap dapat dilaksanakan dengan harapan hasilnya dapat dinalar dan masuk akal (acceptable, believable narrative),” ucap SBY.

“Saya pernah mengemban tugas PBB di Bosnia (former Yugoslavia) tahun 1995-1996. Dengan pangkat Brigadir Jenderal, saya menjadi Kepala Pengamat Militer PBB. Investigasi terhadap pelanggaran gencatan senjata juga sering kami lakukan,” imbuhnya.

(Tim)

The post Partai Demokrat Minta Pemerintah Pertimbangkan Usulan SBY soal Penghentian Penugasan Pasukan TNI di UNIFIL appeared first on Rakyat Jaya.

Kegiatan yang diselenggarakan bekerja sama dengan komunitas SRC Witel Priangan Barat ini bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam memahami perencanaan produk sebagai fondasi pengembangan bisnis yang berkelanjutan.

Dalam sesi materi, Pandu Giandisal selaku Digital Marketing Operation menjelaskan bahwa perencanaan produk merupakan proses penting mulai dari penciptaan ide hingga produk siap diperkenalkan ke pasar. Dengan perencanaan yang tepat, pelaku usaha dapat menentukan target pasar secara jelas, menyusun strategi usaha yang lebih terarah, serta memprediksi peluang keberhasilan bisnisnya.

Dalam sesi materi, Pandu Giandisal selaku Digital Marketing Operation menjelaskan bahwa perencanaan produk merupakan proses penting mulai dari penciptaan ide hingga produk siap diperkenalkan ke pasar. Dengan perencanaan yang tepat, pelaku usaha dapat menentukan target pasar secara jelas, menyusun strategi usaha yang lebih terarah, serta memprediksi peluang keberhasilan bisnisnya.

Peserta juga dibekali pemahaman mengenai tahapan analisis perencanaan produk, seperti mengenali peluang pasar, menentukan tujuan produk, menetapkan sasaran pasar, hingga melakukan evaluasi strategi sebelum implementasi. Pendekatan ini membantu UMKM agar mampu menyesuaikan produk dengan kebutuhan konsumen serta meningkatkan daya saing di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat.

Selain itu, pelatihan turut membahas pentingnya penyusunan business plan, penentuan harga jual yang tepat, serta strategi pemasaran digital sederhana yang dapat langsung diterapkan pelaku usaha dalam operasional sehari-hari. Pemahaman ini diharapkan dapat membantu UMKM meningkatkan produktivitas sekaligus memperluas akses pasar melalui pemanfaatan teknologi digital. (Tim)

The post Telkom Priangan Barat Tingkatkan Daya Saing UMKM Lewat Pelatihan Perencanaan Produk appeared first on Rakyat Jaya.