Bandung – Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Doni Maradona Hutabarat tuding banyaknya pergeseran-pergeseran di Pemprov Jawa Barat menjadi salah satu penyebab Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa).
Selain itu, persoalan tunda bayar turut menjadi perhatian utama Doni bersama Komisi IV DPRD Jawa Barat yang mencatat adanya penumpukan pembayaran di akhir tahun anggaran. Khususnya di sektor perhubungan dan bina marga yang berdampak pada tidak optimalnya pengelolaan keuangan daerah.
“Ya, ini karena sebelumnya banyak pergeseran-pergeseran anggaran, ya dampaknya ini dan kemudian hampir semua dinas terjadi silpa. Artinya tidak terserap,” kata Doni kepada awak media, Rabu (08/04/2026).
“Saya berharap, kalau memang sudah diputuskan bersama, kemudian sudah menjadi prioritas, jangan ada perubahan lagi. Bagaimanapun APBD itu harus kembali ke rakyat karena dari rakyat,” sambung Doni.
“Jangan karena ada perubahan program terjadi pergeseran sehingga yang harusnya turun ke rakyat jadi tidak terserap karena banyak perubahan,” tukas Doni.
Soal tunda bayar, Doni menambahkan bahwa pola penyerapan anggaran yang menumpuk di penghujung tahun berpotensi mengganggu stabilitas fiskal daerah dan harus segera dibenahi. Selain itu, evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh terhadap capaian kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), baik dari sisi realisasi keuangan maupun efektivitas program.
