RAKYATJAYA.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor, disengketan oleh Pasangan Calon (Paslon) jalur perseorangan (Independen) yakni Gunawan Hasan-Rudi Harianto (GH-RH) dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bogor tahun 2024.

Hal itu disampaikan Kuasa Hukum paslon GH-RH yakni Arief Irfansyah usai dirinya menyerahkan bukti-bukti dugaan ketidakprofesionalan dari penyelenggara pemilu Bumi Tegar Beriman, ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bogor, pada Rabu (3/7) malam.

Arief mengatakan, dirinya yang mengawali menangani kasus sengketa pemilu bagi paslon jalur perseorangan tersebut, setelah ia ditunjuk oleh Bacabup Bogor Gunawan Hasan sebagai kuasa hukum, untuk mengajukan dugaan sengketa Pemilukada Kabupaten Bogor tahun 2024.

“Jadi saya telah ditunjuk oleh Gunawan Hasan (Bacabup Bogor) sebagai kuasa hukum untuk mengajukan sengketa penyelesaian alat kelengkapan KPU terkait verifikasi administrasi (Vermin) terhadap Bacalon Gunawan Hasan,” kata Arief kepada wartawan, di Cibinong, Kamis (04/7/2024) dini hari.

Ia menerangkan, informasi awal yang diperoleh dirinya dari clientnya itu yakni jika Gunawan Hasan yang awalnya dinyatakan telah 100 persen lolos mengantongi batas minimal dukungan dari jalur perseorangan sebagai bakal calon Bupati Bogor tahun 2024, sebanyak 252 ribu lebih yang telah terupload di aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) KPU, namun secara tiba-tiba clientnya ini dianggap tidak memenuhi syarat.

“Putusan itu seperti tertuang dalam berita acara yang dikeluarkan KPU Kabupaten Bogor yaitu Model Berita Acara Vermin Kesatu Dukungan KWK-KPU Nomor 810/PL.02-BA/3201/2024 tertanggal 28 Juni 2024,” jelas advokat muda yang tergabung dalam Law Firm Arief & Partner berdomisili di Cilangkap, Jakarta itu.

Arief mengungkapkan, atas perihal yang janggal tersebut, lalu pihaknya melakukan upaya perlawanan yang diawali melaporkan polemik ini ke Bawaslu Kabupaten Bogor.

“Akhirnya kita mengajukan laporan ke Bawaslu terkait model berita acara vermin dari KPU tersebut. Dan Bawaslu juga telah memerintahkan kepada KPU untuk membuka atau memberikan akses silon kepada bakal calon perseorangan Gunawan Hasan selama 2×24 jam,” terangnya.

“Ketika kita sudah upload (unduh) ya, data dukungan masyarakat Kabupaten Bogor yang kita miliki sebanyak 350 ribu lebih yang tersebar di lebih 21 kecamatan se-kabupaten Bogor, akan tetapi oleh KPU seketika saja dari  jumlah 252 ribu dukungan yang sebelumnya telah terpenuhi, namun 80 ribunya dianggap Tidak Memenuhi Syarat (TMS),” beber Arief.

Menurut dia, kejanggalan atas tidak profesionalnya para punggawa KPU Kabupaten Bogor itu telah terbukti sejak awal clientnya mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati Bogor dari jalur perseorangan.

Dimana, dari tiga paslon yang mendaftar kala itu, clientnya tersebut tidak diminta untuk membawa bukti dukungan secara fisik (Hardcopy) melainkan hanya data yang telah terupload di aplikasi Silon KPU.

Sementara, masih kata Arief, paslon lainnya yang digawangi oleh paslon TB. Lutfie-Cecep dan Santoso-Kusnawan pada saat mendaftar di 16 Mei 2024 lalu, diminta untuk membawa bukti dukungan hardcopy (fisik).

“Ketidakprofesionalan dalam kinerja KPU Kabupaten Bogor terbukti sejak client kami ini mendaftar di 16 Mei 2024 lalu. Pasalnya, kalau paslon jalur perseorangan lainnya diminta untuk membawa bukti minimal dukungan berupa hardcopy dan Silon, namun tetapi client kami ini tidak diminta membawa bukti fisik. Tentu dari sini saja sudah jelas KPU Kabupaten Bogor diduga melanggar aturan seperti yang tertuang dalam PKPU (peraturan komisi pemilihan umum,” tegasnya.

Selain itu, lanjut Arief, total jumlah dukungan yang dimiliki Gunawan Hasan Cs yang melebihi dari ambang batas minimal dukungan sebanyak 350 ribu lebih seharusnya diupload dalam aplikasi Silon KPU secara keseluruhan, namun tetapi clientnya hanya diminta mengunduh sesuai ambang batas minimal dukungan sebanyak 252 ribu.

“Alhasil, dari 252 ribu ini sekitar kurang lebih 80 ribu dukungan client kami diklaim KPU tidak memenuhi syarat atau TMS. Coba saja, kalau jumlah total 350 ribu lebih dukungan yang dimiliki client kami ini diupload semua di aplikasi silon KPU, pastinya akan menutupi jumlah TMS 80 ribu itu,” tegasnya.

“Berarti terkait hal itu, ada apa?. Apakah memang ini sudah direncanakan oleh pihak tertentu untuk menjegal client kami ini, atau memang ada kepentingan lain. Itu nanti yang akan kita buka di dalam proses laporan kami ke Bawaslu yang telah kami serahkan bukti-buktinya juga,” tambah Arief.

Dia berharap, dengan adanya dugaan ketidakprofesionalan dari KPU Kabupaten Bogor dalam proses verifikasi administrasi terhadap clientnya itu, pihak Bawaslu Kabupaten Bogor diharapkan dapat bertindak tegas guna mencerminkan lembaga yang netral dalam mengurus perkara sengketa Pemilukada Bogor tahun 2024 tersebut.

“Mudah-mudahan KPU juga bisa memberikan jawaban-jawaban sesuai faktanya. Karena bukti yang kita punya konkret, sudah jelas alias A1 data-data yang kami miliki,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor membeberkan hasil verifikasi yang dilakukan terhadap bakal Calon Bupati Bogor (Bacabup) dari jalur perseorangan Gunawan Hasan.

Berdasarkan hasil Pleno verifikasi administrasi (Vermin) perbaikan terhadap dukungan pasangan Gunawan Hasan-Rudi Harianto dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

Adapun, Gunawan Hasan sempat diberikan kelonggaran waktu untuk upload dukungan calon yang kurang ke aplikasi Silon selama 2×24 jam hingga batas akhir Jumat 28 Juni 2024.

“KPU Pleno kalau MS (memenuhi syarat) lanjut verfak, tapi untuk tidak memenuhi syarat (TMS) statusnya dikembalikan,” kata Sekertaris KPU Kabupaten Bogor, Azhar Hidayatullah, Senin (01/7/2024).

Ia memaparkan bahwa hasil Pleno KPU yang dilangsungkan pada Jumat 28 Juni 2024 malam, menyatakan pasangan Gunawan-Rudi TMS.

“Jumlah data pendukung yang MSnya sepertinya belum memenuhi jumlah minimal, jadi TMS,” jelasnya.

The post Sengketa Pilkada 2024, KPU Kabupaten Bogor Diperkarakan ke Bawaslu appeared first on Rakyat Jaya.

foto: Ketua KANNI Kabupaten Bogor, Haidy Arsyad.

BOGOR – Ketua Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI) Kabupaten Bogor, Haidy Arsyad menyoroti, dugaan jual beli kertas C1 yang merupakan dokumen resmi hasil penghitungan suara di TPS dapat menimbulkan kerugian bagi negara, peserta pemilu, dan masyarakat pemilih.

Menurut Haidy, Jual beli kertas C1 dapat mengubah hasil pemilu yang seharusnya mencerminkan kehendak rakyat menjadi sesuai dengan keinginan pembeli.

“Menurut saya jual beli kertas C1 juga dapat merusak sistem demokrasi yang berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi,” jelas Haidy Arsyad kepada wartawan media ini, Kamis (29/02/24).

Dia menegaskan, terkait persoalan ini pihaknya mengecam keras dan menuntut agar dilakukan penyelidikan dan penindakan yang tegas serta cepat terhadap oknum Bawaslu yang terlibat dalam praktiksi hukum tersebut.

Selain itu, masih kata Haidy, dirinya berharap agar Bawaslu dapat menjaga integritas dan profesionalisme sebagai lembaga pengawas pemilu yang bertanggung jawab untuk menjaga kualitas dan keadilan pemilu.

“Saya juga mengimbau agar masyarakat pemilih tetap waspada dan kritis terhadap segala bentuk kecurangan dan pelanggaran pemilu yang dapat merugikan hak-hak politik mereka,” tegasnya mengakhiri.

Diketahui sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bogor, jajaran tersebut disinyaliren menjual belikan hasil penghitungan atau kertas C1 tingkat kecamatan hingga se-kabupaten kepada para Calon Legislatif (Caleg) yang maju di daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Bogor.

Hal itu terkuak, ketika ada salah seorang simpatisan Caleg yang menginginkan data C1 hasil penghitungan Pemilu 2024 se-kabupaten Bogor, namun dipatok biaya mulai dari Rp 50-70 juta.

The post KANNI Kabupaten Bogor Soroti Soal Dugaan Jual Beli Surat C1 oleh Bawaslu appeared first on Rakyat Jaya.

Foto: Ilustrasi Kertas C1 Pemilu 2024

BOGOR – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bogor, jajaran tersebut diduga jual belikan hasil penghitungan atau kertas C1 tingkat kecamatan hingga se-kabupaten kepada para Calon Legislatif (Caleg) yang maju di daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Bogor.

Hal itu terkuak, ketika ada salah seorang simpatisan Caleg yang menginginkan data C1 hasil penghitungan Pemilu 2024 se-kabupaten Bogor, namun dipatok biaya mulai dari Rp 50-70 juta.

Ketika dikonfirmasi, ketua Bawaslu Kabupaten Bogor, Ridwan Arifin mengaku, jika dugaan yang mengarah ke lembaga yang di pimpinnya itu tidak benar.

Menurutnya, terkait rumor itu sebenarnya untuk C1 di pemilu 2024 ini langsung dilihat di Sirekap KPU.

“Kan Sirekap itu tinggal didownload, dan terkait dengan jual beli itu saya sendiri belum dengar. Posisinya, sampai hari juga tim masih jalan,” aku Ridwan Arifin saat dihubungi wartawan media ini, Sabtu (24/02/24).

Ridwan menjelaskan, terkait jalan tersebut yakni masih tim Bawaslu Kabupaten Bogor masih jalan penginputan C1 di tingkat Kecamatan se-Bumi Tegar Beriman.

Ia juga menegaskan, terkait isu penjual C1 ke para caleg oleh Bawaslu Kabupaten Bogor, yang capai puluhan juta itu tidak benar adanya.

“Capai puluhan juta, nggak ada ah. Mahal banget lagian, intinya kalau penjualan itu nggak ada lah ya di Bawaslu. Apalagi masalah C1 juga sebenarnya bisa di download di aplikasi yang KPU itu Sirekap,” jelas Ridwan.

“Jadi memang, kenapa saya bilang bisa di download bukan barang istimewa gitu. Semua orang bisa proses ke Sirekap kan gitu,” sambungnya.

Kendati demikian, pihaknya tak memungkiri jika penginputan C1 di tiap-tiap kecamatan belum selesai semua.

“Cuman menang kita, hari ini memang belum beres si penginputan (C1) itu,” tandasnya.

The post Bawaslu Kabupaten Bogor Diduga Jualbelikan C1 Hingga Puluhan Juta ke Caleg appeared first on Rakyat Jaya.

“Jadikan, di tingkat Kecamatan itu ada penghitungan surat suara dari seluruh TPS se-Kecamatan Cibinong yang disebut rapat pleno, dan lokasinya kita pusatkan di aula kantor Kecamatan” kata Camat Cibinong, Acep Sajidin kepada wartawan media ini, Selasa (20/02/24).

Ia menjelaskan, rapat pleno tingkat kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor ini dilakukan sejak Sabtu 17 Februari 2024.

Camat Acep Sajidin juga menambahkan, setelah pembukaan penghitungan surat suara pemilu 2024 atau rapat pleno itu dilakukan, jajarannya  membuka empat (4) panel.

“Setelah pembukaan (Rapat Pleno) langsung dibagi empat panel sebagai tempat penghitungan surat suara. Karena dirasakan lambat untuk empat panel, makanya kita tambah dua panel supaya bisa mempercepat,” jelas dia.

Lebih jauh ia memaparkan, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Cibinong yang menjadi wilayah Tempat Pemungutan Suara terbanyak se-kabupaten Bogor dengan jumlah 986 TPS dan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebesar 259.086 pemilih, dengan rincian Laki-laki 128,557 dan perempuan 130,529 orang, serta dirasa kurang efektif karena memakan waktu cukup lama, Kecamatan Cibinong bersama tim PPK berinisiatif untuk membuka dua panel tambahan.

Pasalnya, masih kata Acep Sajidin, apabila pihaknya hanya menyediakan empat panel untuk rapat pleno yang diprediksi bisa memakan waktu hingga 21 hari, diharapkan dengan adanya penambahan dua panel ini bisa meringkas waktu yang telah ditargetkan sebelumnya.

“Dengan adanya penambahan dua panel ini, mudah-mudahan bisa selesai hanya dalam kurun waktu 15 hari saja,” pungkasnya.

The post Guna Meringkas Waktu, Kecamatan Cibinong Tambah Dua Panel Untuk Rapat Pleno appeared first on Rakyat Jaya.

Diprediksi, dalam kontestasi itu Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) besutan Prabowo Subianto atau presiden terpilih berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka, kembali memperoleh kursi terbanyak yakni 12 kursi, dari 14 kursi DPRD Kabupaten Bogor di periode 2019-2024.

Diikuti, Golkar 8 kursi, PKS 7 kursi, dan PPP 6 kursi. Adapun, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) kini memperoleh 3 kursi, dari periode saat ini yang tidak ada.

Adapun, perolehan partai Politik (Parpol) yang bakal mengisi kursi 55 DPRD Kabupaten Bogor periode 2024-2029 sebagai berikut :

PREDIKSI PEROLEHAN KURSI DPRD KABUPATEN BOGOR :

1. GERINDRA    : 12  KURSI
2. GOLKAR        : 8  KURSI
3. PKS                 : 7  KURSI
4. PPP                 : 6   KURSI
5. PKB                : 6  KURSI
6. PDIP               : 5  KURSI
7. DEMORAT     : 5  KURSI
8. PAN                : 3  KURSI
9. NASDEM       : 3  KURSI

The post Berikut, Prediksi Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Bogor Periode 2024-2029 Bagi Parpol appeared first on Rakyat Jaya.