Selama rapat-rapat bersama mitra kerja maupun kunjungan-kunjungan, Diskominfo Jabar belum pernah sekalipun menyampaikan hal tersebut.

“Memang sebelum SPMB ini, kami juga bersama Diskominfo disibukan dengan persiapan Pilkades berbasis e voting, dan beberapa giat dengan KPUD,” ujar Dedi Aroza kepada awak media, Rabu (27/05/2026).

Politisi PKS ini juga menegaskan bahwa jaringan mantab ini selanjutnya akan menjadi bahan bagi Komisi I DPRD Jabar yang tentu saja harus ada evaluasi.

“Tentu kami, Komisi I akan melakukan fungsi pengawasan, kedepan kami akan jadikan ini sebagai bahan, karena proses online tersebut apabila prosesnya tidak sesuai klaimnya yang mantap itu, tentu kami patut pertanyakan,” kata Dedi Aroza.

Sebelumnya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat, Adi Komar, mengklaim bahwa jaringan online SPMB 2026 sudah mumpuni dan minim server down.

The post Diskominfo Jabar Disebut Dewan Dedi Aroza Belum Pernah Sampaikan Soal Kesiapan Jaringan SPMB 2026 appeared first on Rakyat Jaya.

Di hadapan para pelajar, srikandi legislatif ini mengapresiasi keberanian dan keaktifan para anggota PMR dalam menyampaikan aspirasi organisasi secara langsung.

Pertemuan ini juga, Mulyani sebagai ruang edukasi politik dan tata negara bagi generasi muda. Ketika para siswa mempertanyakan tata cara menyampaikan aspirasi yang benar, Mulyani menegaskan bahwa langkah yang mereka lakukan hari ini sudah sangat tepat.

Menurutnya, berdialog langsung di Gedung DPRD merupakan potret nyata dari penyampaian aspirasi yang konstitusional dan demokratis.

​Tak hanya itu, Mulyani juga membagikan strategi cerdas mengenai kemandirian finansial organisasi. Terlebih, PMR SMKN 2 Kota Bogor memiliki rekam jejak luar biasa karena telah sukses menyelenggarakan 11 kali perlombaan kepalangmerahan tingkat Wira (SMA) dan Madya (SMP).

​Bahkan, dirinya menawarkan Gedung DPRD Kota Bogor untuk dijadikan lokasi pusat pelaksanaan lomba PMR SMKN 2 Bogor kedepannya.

​”Intinya, kehadiran kami di sini adalah untuk memberikan edukasi, memotivasi, dan menyemangati mereka agar kegiatan-kegiatan positif di PMR SMK Negeri 2 Kota Bogor bisa lebih maju lagi. Tetap semangat. Insya Allah kalau kita berikhtiar, Allah SWT akan memberikan jalan,” pungkasnya.

The post Kunjungan dan Audiensi dari Pengurus Palang Merah Remaja SMK Negeri 2 Kota Bogor Diterima Langsung Mulyani appeared first on Rakyat Jaya.

​Dedi menilai langkah yang didukung penuh oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tersebut merupakan terobosan yang sangat baik agar bantuan pendidikan dari pemerintah pusat benar-benar tepat sasaran dan bebas dari pemotongan ilegal.

​”Saya kira aplikasi yang dibuat menjadi hal yang baik, sehingga masyarakat bisa langsung melakukan pengaduan ketika ada masalah. Misalnya, anak-anak yang harusnya dapat sekian, ternyata terpotong sekian,” ujar Dedi Aroza saat ditemui usai menghadiri sebuah agenda kegiatan, Senin (25/05/2026).

​Desak Disdik Jabar Ikut Terjun Memantau

​Meskipun PIP merupakan program kebijakan nasional yang anggarannya bersumber dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Dedi menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh pasif.

​Ia mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat beserta seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) di daerah untuk ikut mengawal jalannya sistem pengawasan baru ini melalui platform digital yang sudah disediakan.

​”Saya kira ini harus Dinas Pendidikan di provinsi melalui tentu seluruh stakeholder yang berkepentingan, ya turut serta dalam proses itu. Melakukan pengawasan terhadap penyaluran PIP melalui aplikasi yang telah dibuat,” tegas legislator asal daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Bogor tersebut.

Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa penerima manfaat PIP di Jawa Barat saat ini mencapai 175.000 siswa. Melalui platform Jaga Indonesia Pintar yang berkolaborasi dengan Kejaksaan hingga tingkat desa, potensi kebocoran pada tahap penerimaan diharapkan dapat ditekan habis agar anak-anak dari keluarga menengah ke bawah di Jawa Barat bisa bersekolah tanpa hambatan biaya.

The post Disdik Diminta DPRD Jabar Maksimalkan Platform ‘Jaga Indonesia Pintar’ untuk Awasi Dana PIP appeared first on Rakyat Jaya.

​Hal ini merespons langkah tegas Gubernur Jawa Barat yang mengimbau penghentian pembangunan tempat wisata baru di kawasan hutan, perbukitan, dan daerah resapan air.

Menurut Dedi, kebijakan di tingkat provinsi tersebut harus selaras dengan implementasi di lapangan, khususnya di Kabupaten Bogor yang saat ini marak pembukaan lahan baru.

​”Apa yang diimbau oleh Gubernur tentang bagaimana lahan pengairan, lahan pertanian, lahan yang sifatnya kemudian itu berbahaya bagi keselamatan ekosistem alam, itu perlu dilakukan. Saya kira perlu sinergi antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten,” ujar Dedi Aroza saat diwawancarai, Ahad, 24 Mei 2026.

​Soroti Fenomena Maraknya Kafe di Bojong Koneng

​Dedi menggarisbawahi fenomena yang sedang viral di kawasan Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Di kawasan perbukitan tersebut, pembangunan kafe-kafe baru terus merambah, sehingga memicu pertanyaan publik mengenai sinkronisasi aturan antara Pemprov Jabar dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bogor.

​Dedi mengingatkan bahwa kewenangan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) berada di tangan pemerintah kabupaten. Oleh karena itu, Pemkab Bogor harus memeriksa secara ketat apakah pembukaan lahan baru tersebut sudah sesuai peruntukannya atau justru melanggar kawasan lindung.

​”Ketika lahan barunya dibuka, ya itu dilihat, apakah lahan itu sesuai dengan peruntukannya atau tidak. Terlebih jika itu masuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), itu sama sekali tidak boleh dibangun,” tegas legislator asal Kabupaten Bogor tersebut.

​Dukung Perda Lingkungan Hidup
​Lebih lanjut, Dedi Aroza menyatakan dukungannya terhadap rencana Pemprov Jabar yang tengah menggodok Peraturan Daerah (Perda) tentang Lingkungan Hidup dalam waktu dekat. Perda ini diharapkan dapat menjadi payung hukum yang lebih kuat untuk memayungi aspek konservasi alam.

​Ia mengingatkan, ego sektoral atau ketidaksinkronan antara provinsi dan kabupaten/kota dalam menata ruang dapat membawa dampak buruk jangka panjang bagi masyarakat, mulai dari ancaman kekeringan hingga rusaknya ekosistem.

​”Kita sih sangat mendukung lah ya, serapan air itu jangan dibangun. Khawatir kan nanti masyarakat jadi bahaya ketika serapannya itu dibangun, menjadi kering, dan ekosistem yang ada juga menjadi kurang bagus. Jadi saya kira antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten bisa berkolaborasi,” pungkasnya.

The post DPRD Jabar Desak Sinergi Pemprov dan Pemkab Bogor Terkait Izin Wisata, Soroti Alih Fungsi Lahan di Bojong Koneng appeared first on Rakyat Jaya.

Data yang dirilis pemprov dan lembaga terkait sebelum penutupan menunjukkan skala kerusakan akibat operasional tambang di tiga kecamatan itu. Korban meninggal dalam kecelakaan yang melibatkan truk tambang mencapai 195 orang dalam kurun 2019–2024. Korban luka berat tercatat 104 orang. Dinas Kesehatan setempat mendata 2.182 warga di sekitar jalur tambang terdiagnosis Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

Berdasarkan hal ini, anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Doni Maradona Hutabarat terus mendesak Pemprov Jabar agar segera menuntaskan kewajiban sesuai janji awal.

“Tidak bosan-bosannya saya mendesak agar Gubernur Dedi Mulyadi memenuhi janjinya walau baru cuma satu bulan kompensasi yang diberikan kepada para pekerja tambang,” ujar Doni kepada awak media 19 Mei 2026.

Politisi PDIP ini tidak mempersoalkan selisih data penerima. Ia menekankan janji yang disampaikan Gubernur kepada publik wajib ditepati terlepas dari perubahan angka di tengah jalan.

The post KDM Terus Didesak Dewan Komisi IV DPRD Jabar untuk Penuhi Janjinya Soal Kompensasi Para Pekerja Tambang di Bogor appeared first on Rakyat Jaya.