Bogor, RakyatJaya.com – Camat Cibinong, Kabupaten Bogor, Acep Sajidin menegaskan, jika polemik pembangunan Tower Base Transceiver Station (BTS) yang terletak di kampung Cikaret, RT 04 RW 07 Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong, Bogor, telah usai.

Dia menjelaskan, bila konflik yang terjadi dilokasi pembangunan milik PT. PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) itu, dimana perusahaan tersebut telah memberikan kerohiman kepada masyarakat disekitar lokasi yang sempat menolak keberadaan wacana pembangunan tower itu.

“Dalam perihal itu, alhamdulilah terkait pembangunan tower BTS milik Protelindo itu sudah tidak ada masalah lagi,” jelas Camat Cibinong, Acep Sajidin saat dihubungi wartawan media ini,” Kamis (08/02/24).

Camat Acep Sajidin melanjutkan, mengenai dugaan yang mengarah kepada Lurah Harapan Jaya, yakni R. Ika Sudarmika, baginya itu bahwa sang bawahan tidak mengurus perijinan pembangunan tower BTS tersebut.

“Saya pastikan, lurah Harapan Jaya itu tidak menjadi Biong Perijinan. Kalau dia (Lurah) mengurus ijin, dia akan mengurusnya ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Diskominfo Kabupaten Bogor untuk memperoleh surat rekomendasinya.

“Kalau lurah jadi Biong Perijinan itu, dia akan mengurus di DPMPTSP dan Diskominfo Kabupaten Bogor. Tapi ini kan enggak, intinya saya pastikan Lurah tidak mengurus ijin apalagi menjadi biong perijinan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pembangunan Tower Base Transceiver Station (BTS) yang berada di kampung Cikaret, RT 04 RW 07 Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong, Bogor, menuai konflik.

Pasalnya, pembangunan tower BTS yang diketahui milik PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) itu diduga pembangunan yang telah berlangsung belum mengantongi ijin berupa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hingga Lurah Harapan Jaya, yang diduduki R. Ika Sudarmika disebut-sebut merangkap sebagai Biong perijinan.

Sementara, dalam keterangannya saat itu, Camat Cibinong, Acep Sajidin menuturkan, jika pembangunan tower BTS milik PT Protelindo itu benar adanya menuai pro dan kontra. Selain itu, mengenai lurah Harapan Jaya yang dijabat R. Ika Sudarmika yang membawa surat rekomendasi izin mendirikan bangunan agar dapat ditandangani dirinya itu, memang benar dibawa langsung oleh Lurah Harapan Jaya.

“Memang betul, sewaktu berkas rekomendasi izin mendirikan bangunan milik PT Protelindo ini dibawa langsung oleh Lurah Harapan. Nggak ada yang salah bagi saya, dan sah-sah saja, karena beliau dimaksudkan untuk membantu masyarakat menyangkut pelayanan,” ucapnya, Selasa (29/01/24).

Acep menambahkan, mengenai pembangunan tower BTS yang sudah melakukan pengerjaan namun belum menempuh izin berupa PBG, pihaknya mengaku telah meminta sang lurah Harapan Jaya untuk melakukan pengawasan secara langsung ke lokasi demi menekan konflik berkepanjangan dikalangan warga sekitar lokasi proyek.

“Soal pembangunan saya sudah minta pak Lurah Harapan Jaya untuk segera menyelesaikan polemik yang ada agar tidak terjadi konflik berkepanjangan. Apalagi perihal ini, ranahnya bukan menjadi kewenangan kami di Kelurahan maupun Kecamatan akan tetapi menjadi ranah dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP),” jelas Camat Acep Sajidin.

The post Camat Cibinong Kabupaten Bogor, Pastikan Lurah Harapan Jaya Tidak Menjadi Biong Perijinan appeared first on Rakyat Jaya.

BOGOR, RakyatJaya.com – Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI) Kabupaten Bogor, Haidy Arsyad menyebut, terkait seorang Lurah berstatus ASN tidak dibenarkan merangkap makelar perijinan, karena hal itu bertentangan dengan kode etik dan peraturan ASN secara umum.

Sementara, kata dia, kode etik ASN tertuang dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

“Sebab, di dalam UU tentang ASN, tidak disebutkan pegawai yang digaji oleh negara boleh menjadi makelar. Apalagi ini, makelar izin,” tegas Haidy Arsyad saat dimintai tanggapannya oleh wartawan media ini, Selasa (06/02/24).

Menurutnya, hal itu juga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang.

Apalagi, masih kata dia, terkait dengan statement Camat yang mengaku bahwa hal itu boleh-boleh saja, seharusnya seorang Camat itu dapat mengawasi dan menegur bawahannya yang melanggar aturan.

“Saya berharap, ada sanksi tegas dari Penjabat (Pj) Bupati Bogor maupun kepala dinas terkait, sehingga dalam melaksanakan tugasnya para pegawai ASN sesuai dengan aturan UU,” jelas Haidy.

Baginya, lanjut Haidy, kalau dibiarkan tanpa ada tindakan tegas, baik itu dari PJ bupati atau kepala dinas, nantinya akan menjadi contoh yang kurang baik bagi ASN di Kabupaten Bogor.

Sebelumnya, Pembangunan Tower Base Transceiver Station (BTS) yang berada di kampung Cikaret, RT 04 RW 07 Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong, Bogor, menuai konflik.

Pasalnya, pembangunan tower BTS yang diketahui milik PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) itu diduga pembangunan yang telah berlangsung belum mengantongi ijin berupa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hingga Lurah Harapan Jaya, yang diduduki R. Ika Sudarmika disebut-sebut merangkap sebagai Biong perijinan.

Menurut salah seorang tokoh warga Cibinong, Kabupaten Bogor, Eka yang akrap disapa Bang Talar itu mengungkapkan, bahwa kaitan pembangunan Tower BTS milik Protelindo tersebut, meski sudah melaksanakan pembangunan namun ijin belum dikantongi.

Adapun, ada salah seorang warga dilokasi pembangunan Tower BTS menolak pembangunan tower tersebut, hingga sampai saat ini belum dimintai persetujuan yang dirasa bakal terkena dampak bila tower Base Transceiver Station telah beroperasi nanti.

“Itu ada pembangunan tower BTS di Kampung Cikaret wilayah RT 04 RW 07 Kelurahan Jaya, Cibinong menuai konflik. Karena, meski pembangunannya sudah berjalan tapi pihak perusahaan belum mengantongi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atau yang disebut sekarang PBG,” kata Bang Talar kepada wartawan media ini, Selasa (30/01/24) lalu.

Ia melanjutkan, selain kedua persoalan itu dimana juga lurah Harapan Jaya, R. Ika Sudarmika terindikasi dianggap merangkap Biong Perijinan dikarenakan surat bertajuk “Rekomandasi Ijin Mendirikan Bangunan” dibawa langsung oleh orang nomor satu di Kelurahan tersebut ke Acep Sajidin selaku Camat Cibinong.

“Memang boleh, ada lurah bawa-bawa berkas perijinan yang mau ditandangani oleh camat, dia sendiri yang memberikannya secara langsung, etikanya dimana?,” tanya dia.

“Yang benarnya itu kan, mestinya pihak perusahaan (PT. Protelindo) yang membawa berkas tersebut ke Camat Cibinong untuk ditandatangani surat persetujuan tersebut. Maka, dalam hal ini membuat saya bertanya-tanya, ada apakah antara lurah Harapan Jaya dengan pihak PT. Protelindo selaku pemohon persetujuan ijin ini,” sambungnya.

The post Ketua KANNI Kabupaten Bogor: Lurah Harapan Jaya yang Diduga Rangkap Biong Perijinan Harus Ditindak Tegas appeared first on Rakyat Jaya.

Bogor, RakyatJaya.com – Konflik dalam pembangunan Tower Base Transceiver Station (BTS) di kampung Cikaret, RT 04 RW 07 Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, kini berbuntut panjang.

Pasalnya, warga yang tempat tinggalnya tak jauh dari lokasi proyek milik PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) melaporkan perihal tersebut kepada Mako Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor, karena sudah membangun namun belum mengantongi ijin berupa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Hal ini diungkapkan oleh Bang Talar, salah satu warga Kecamatan Cibinong yang sekaligus pihak yang mendampingi para masyarakat kampung Cikaret itu saat mengadukan ke satuan penegak peraturan daerah (Perda).

“Kemarin (Kamis) beberapa masyarakat disekitar lokasi pembangunan tower BTS diwilayah mereka itu, akhirnya mengadukan ke kantor Mako satpol PP Kabupaten Bogor yang berada di komplek perkantoran Pemda Cibinong,” ujar Bang Talar kepada wartawan media ini, Jum’at (02/01/24).

Ia menjelaskan, pelaporan kepada satuan penegak perda di Bumi Tegar Beriman ini dilakukan warga, lantaran menginginkan pihak Polisi Pamong Praja dapat menghentikan pengerjaan pembangunan proyek Tower BTS lantaran belum adanya ijin berupa PBG yang dari dinas terkait.

“Tujuan pelaporan itu agar dapat dihentikan dulu pengerjaan proyek tersebut, karena jelas-jelas belum ada ijin tapi sudah membangun. Dan warga itu melaporkannya ke pihak Gakda (Penegakan Daerah) Satpol PP Kabupaten Bogor,” bebernya.

Bang Talar melanjutkan, bahwa perwakilan warga di lokasi pembangunan tower BTS itu berharap penuh kepada satuan penegak perda dapat betul-betul menghentikan pengerjaan sebelum adanya perijinan yang lengkap.

“Adapun keinginan warga setempat, selain ada penyegelan dilokasi pengerjaan, kalau nantinya mesti di sidang Tipiringkan (Tindak Pidana Ringan) laksanakan lah karena pasti ada denda dan dananya itu akan masuk ke kas pemerintah daerah. Semoga juga pol PP dapat bekerja secara profesional jangan ada namanya main belakang,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pembangunan Tower Base Transceiver Station (BTS) yang berada di kampung Cikaret, RT 04 RW 07 Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong, Bogor, menuai konflik.

Pasalnya, pembangunan tower BTS yang diketahui milik PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) itu diduga pembangunan yang telah berlangsung belum mengantongi ijin berupa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hingga Lurah Harapan Jaya, yang diduduki R. Ika Sudarmika disebut-sebut merangkap sebagai Biong perijinan.

The post Warga Cikaret Cibinong, Adukan Pembangunan Tower BTS ke Mako Satpol PP Kabupaten Bogor appeared first on Rakyat Jaya.