“Teman-teman yang baik, jika memiliki tanah segeralah disertipikatkan, agar aman dan bisa hidup dengan lebih tenang,” kata AHY dalam keterangan tertulisnya, Rabu (24/7/2024).

Ia menerangkan, jika sudah punya sertipikat, jagalah sertipikat tersebut dengan baik, karena itu adalah aset.

Serta, sambung dia, jangan sembarangan meminjamkannya kepada orang lain yang tidak berwenang dan tidak bertanggung jawab.

“Datanglah ke Kantah terdekat untuk mengurus sertipikat tanah teman-teman sekalian,” tandasnya.

The post Menteri ATR/Kepala BPN RI ke-15, Sampaikan Pesan Penting bagi Seluruh Masyarakat Indonesia Terkait Ini appeared first on Rakyat Jaya.

Pada kesempatan ini, Menteri ATR/Kepala BPN menyampaikan kepada seluruh jajaran di lingkungan Kementerian ATR/BPN untuk tetap mempertahankan pengelolaan APBN yang akuntabel dan transparan dengan sebaik-baiknya.

“Hari ini saya bersama Mas Wamen (Wakil Menteri ATR/Kepala BPN) Raja Juli Antoni menghadiri penyerahan laporan hasil pemeriksaan dan Exit Meeting atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 dan Laporan Keuangan Konsolidasi “program to accelerate agrarian reform” (one map project) tahun 2023,” jelas Menteri AHY dalam keterangan tertulisnya.

Dalam kesempatan itu juga, dirinya menyampaikan kembali bahwa Kementerian ATR/BPN telah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) selama 12 tahun berturut-turut.

Selaku Menteri ATR/BPN, masih kata dia, mengucapkan terima kasih kepada seluruh Ditjen, Kanwil, hingga Kantah dan semua jajaran.

“WTP tidak akan terjadi kalau kita tidak bekerja secara serius, oleh karena itu teruslah dipertahankan, 12 tahun berturut-turut dan seterusnya sampai kapanpun,” tegas AHY.

Ia mengingatkan, APBN yang di kelola oleh jajaran Kementerian ATR/Kepala BPN RI harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara prudent, transparan, dan akuntabel.

“Kepada jajaran BPK kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi, kami bermohon agar kami terus diberikan masukan, diberikan feedback konstruktif dan evaluasi dalam perjalanannya ke depan. Uang rakyat dan uang negara harus kita pertanggungjawabkan sebaik-baiknya,” tukasnya.

The post Keren, Kementerian ATR/Kepala BPN Raih WTP Selama 12 Tahun Berturut-turut appeared first on Rakyat Jaya.

Dalam keterangannya, Menteri ATR/Kepala BPN RI, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, bahwa lawatannya ke markas hakim mulia Mahkamah Agung (MA) itu dimaksudkan sebagai ajang silaturahmi serta membahas sejumlah isu dan substansi bersama.

“Bersama Mas Wakil Menteri (Wamen) Raja Juli Antoni dan jajaran Kementerian ATR/BPN, kami senang bisa bersilaturahmi dan berdiskusi membahas sejumlah isu dan substansi bersama yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, beserta jajaran,” ujar Menteri AHY.

Menurutnya, Kementerian ATR/Kepala BPN memiliki sejumlah concern dalam menjalankan tugas-tugasnya yang selama ini juga telah dilakukan di berbagai sektor, terutama dalam menghadirkan keadilan dan kepastian hukum hak atas tanah.

Adapun, dalam menggebuk mafia tanah untuk membela rakyat dan menyelamatkan aset negara, serta menyelamatkan terjadinya kerugian masyarakat ataupun negara.

“Kami bermohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung dan jajaran termasuk yang ada di pusat dan daerah, agar penanganan sengketa dan konflik pertanahan ini benar-benar di ‘back up’ penuh oleh sistem peradilan yang juga prudent, transparan, akuntabel dan adil,” bebernya.

Pria yang juga Ketum Partai Demokrat itu mengaku, jajarannya juga menyepakati dan akan segera merealisasikan kerja sama dalam bentuk sertifikasi, khususnya sertifikasi bagi hakim-hakim yang khusus dipersiapkan guna menangani kasus-kasus pertanahan.

“Ini penting sekali karena spesifik, isunya spesifik, ilmu dan pengalamannya juga harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Salam sinergi dan kolaborasi,” tutupnya.

The post Ada Apa, Jajaran Kementerian ATR/Kepala BPN Lakukan Lawatan ke Mahkamah Agung? appeared first on Rakyat Jaya.

Pasalnya, sejak berpuluh tahun lalu mereka telah membeli kavling untuk rumah hari tua mereka di Kampung Kebon Kopi, Desa Pengasinan, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dimana, total lahan kavling yang dipersiapkan oleh Primkoveri seluas 18,825 hektar.

Namun harapan para veteran tersebut nyaris punah lantaran saat ini tidak dapat dibangun karena hak atas tanah mereka itu kini sedang dalam sengketa dengan pihak PT Natura City Development, Grup Perusahaan PT. Sentul City.

Seorang veteran wanita, Sofiatun Sayuti (82 tahun) menyampaikan, bahwa dirinya dan rekan-rekan Veteran lainnya membeli lahan itu ketika masih aktif dan berharap saat pensiun kelak memiliki lahan atau rumah yang nyaman untuk mengisi hari tua.

“Saya dan teman-teman Veteran lainnya membeli tanah kavling ini melalui Primkoveri demi dapat memiliki lahan untuk hari tua kami,” ujar Eyang Sofiatun biasa beliau di sapa, pada Selasa (27/5/2024) kemarin.

Sofiatun dan para Veteran lainnya kaget ketika pada tahun 2005 timbul sengketa dengan pihak lain atas kepemilikan lahan tersebut.

“Saya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk menggerakkan hati kecil para Pejabat untuk dapat membantu kami, dan tidak memihak ke para cukong yang menyerobot,” ucap Sofiatun.

Di lokasi yang sama, Ketua Paguyuban Pemilik Kavling Primkoveri Desa Pengasinan, Kolonel (Purn) Rihananto Baroko menyatakan, bahwa Paguyuban akan tetap mencari keadilan bagi para Veteran dan pemilik tanah.

“Karena para pensiunan memiliki keterbatasan gerak dan sebagainya maka kami menyerahkan persoalan di lapangkan kepada anggota aktif,” kata Rihananto.

Ia menjelaskan, lahan Primkoveri ini kepemilikannya selain anggota Veteran RI, ada juga dari Purnawiran TNI/Polri, TNI aktif baik Darat, Laut dan Udara juga Polri bahkan ada masyarakat sipil biasa.

“Saya berharap kepada menteri ATR/BPN RI saat ini, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono yang kebetulan berlatar belakang TNI, bisa melihat persoalan ini secara jernih. Ingat, perjuangan para Veteran ini harus dihargai apalagi di usia senja, jangan sampai melupakan jasa-jasa  mereka, yang duku ikut memanggul senjata mempertahankan NKRI,” ungkapnya.

Salah seorang pemilik lahan Primkoveri yang juga warga setempat, Subarjo mengatakan, bahwa dirinya membeli lahan tersebut dan langsung menanam sekitar 1.000 bibit pohon jati.

“Ketika tanaman tersebut berusia lima tahun di mana sebenarnya belum bisa di ambil manfaatnya, kami mendapat surat pemberitahuan dari PT Natura harus mengosongkan lahan dalam jangka waktu hanya tiga hari dan akhirnya, lahan tersebut diratakan menggunakan alat berat tanpa ada penggantian,” katanya dengan nada lirih.

Sementara, salah seorang ahli waris dari pemilik lahan kaveling, Meta mengungkapkan, harapannya kepada AHY sebagai Menteri ATR/BPN RI bisa membantu mereka.

“Saya meminta kepada bapak AHY untuk dapat membantu persoalan tanah kami. Saya melihat di awal bapak memimpin ATR/BPN cukup banyak membantu rakyat yang mempunyai permasalahan pertanahan,” tukas dia.

Dijelaskannya juga, jika Primkoveri mendapat lahan tersebut secara sah, dapat dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kepala Desa Pengasinan No. 593/I/VI/1996 tentang penyelesaian penggantian ganti rugi tanah garapan kepada petani penggarap, dan juga hasil keputusan  dari PN Cibinong dengan No Perkara 201/Pdt.G/2005/PN.Cbn  yang diketuai oleh Hakim Ketua Marsudin Nainggolan pada Selasa 07 Maret 2006.

The post Ratusan Veteran di Bogor, Berharap Bantuan Menteri AHY Perihal Ini appeared first on Rakyat Jaya.