<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lembaga Pemerhati Kebijakan Pemerintah Archives - Rakyat Jaya</title>
	<atom:link href="http://rakyatjaya.com/tag/lembaga-pemerhati-kebijakan-pemerintah/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rakyatjaya.com/tag/lembaga-pemerhati-kebijakan-pemerintah/</link>
	<description>Rakyat berbicara</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Jul 2024 07:17:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.5</generator>

<image>
	<url>http://rakyatjaya.com/wp-content/uploads/2022/12/Untitled-1-copy-100x75.png</url>
	<title>Lembaga Pemerhati Kebijakan Pemerintah Archives - Rakyat Jaya</title>
	<link>https://rakyatjaya.com/tag/lembaga-pemerhati-kebijakan-pemerintah/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ngeriii, Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu Ditantang Direktur LPKP Soal Ini</title>
		<link>http://rakyatjaya.com/ngeriii-pj-bupati-bogor-asmawa-tosepu-ditantang-direktur-lpkp-soal-ini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AdminRakyat]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2024 07:17:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Baru]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Rakyat]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Hukum Rakyat]]></category>
		<category><![CDATA[Rakyat Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Rakyat Nusantara]]></category>
		<category><![CDATA[Wisata Rakyat]]></category>
		<category><![CDATA[Direktur LPKP Rahmatullah alias Along]]></category>
		<category><![CDATA[Lembaga Pemerhati Kebijakan Pemerintah]]></category>
		<category><![CDATA[Ngeriii Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu Ditantang Direktur LPKP Soal Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu]]></category>
		<category><![CDATA[PKL Kawasan Puncak Bogor Ditertibkan]]></category>
		<category><![CDATA[Puncak Bogor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rakyatjaya.com/?p=4242</guid>

					<description><![CDATA[<p>foto: Direktur LPKP, Rahmatullah alias Along. (Doc) RAKYATJAYA.COM &#8211; Direktur Lembaga Pemerhati Kebijakan Pemerintah (LKPK),...</p>
<p>The post <a href="http://rakyatjaya.com/ngeriii-pj-bupati-bogor-asmawa-tosepu-ditantang-direktur-lpkp-soal-ini/">Ngeriii, Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu Ditantang Direktur LPKP Soal Ini</a> appeared first on <a href="http://rakyatjaya.com">Rakyat Jaya</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h6 style="text-align: center;"><em>foto: Direktur LPKP, Rahmatullah alias Along. (Doc)</em></h6>
<p><strong>RAKYATJAYA.COM &#8211;</strong> Direktur Lembaga Pemerhati Kebijakan Pemerintah (LKPK), Rahmatullah mengapresiasi keberanian Penjabat (Pj) Bupati Bogor Asmawa Tosepu, dengan melakukan penegakan peraturan daerah atau perda melalui tangan dan kaki Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan alat beratnya untuk meratakan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Puncak Cisarua Bogor, pada (24/7).</p>
<p>Pria yang akrap disapa kang Along ini mengungkapkan, jika bicara peraturan Daerah Kabupaten Bogor nomor 4 tahun 2015 tentang ketertiban umum, pihaknya sangat mengapresiasinya.</p>
<p>&#8220;Karena itu adalah aturan hukum yang harus di tegakkan, tapi catatannya jangan juga peraturan itu hanya diterapkan di kalangan masyarakat kecil saja. Melainkan juga, harus diterapkan kalangan menangah dan kalangan atas,&#8221; ujar Along dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (10/7/2024).</p>
<p>Ia melanjutkan, tindakan tanpa tebang pilih yang dimaksudnya itu agar menjadikan sebuah keadilan yang merata bagi kalangan manapun.</p>
<p>&#8220;Jadi jadi tidak tebang pilih dan memang harus netral hukum itu.<br />
Dalam hal ini yang masih banyak di perbincangkan di semua kalangan terutama di Bogor,&#8221; katanya.</p>
<p>Menurut Along, ada banyak apresiasi kepada Pj Bupati Bogor dengan sikap beraninya tersebut, sehingga jalur puncak menjadi berbeda dengan biasanya.</p>
<p>Hanya saja, lanjut dia, Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu yang berani meratakan para PKL disekitaran jalur puncak. Tapi di sisi lain, ada harapan besar jika memang benar mau menerapkan perda tersebut, dimana para villa liar tak berizin yang di komersilkan dan merusak lingkungan sekitar juga perlu di ratakan.</p>
<p>&#8220;Karena sifatnya perda nomor 4 tahun 2015 itu umum dan luas, dengan bertahap pak Asmawa itu harus berani. Apakah berani tertibkan semuanya termasuk Indomaret dan Alfamart yang tidak berizin,&#8221; jelas Along dengan nada menantang orang nomor 1 di Bumi Tegar Beriman itu.</p>
<p>Lanjut ia memaparkan, karena di dalam perda bahwa berdasarkan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dan berdasarkan Peraturan Bupati 63 Tahun 2017 tentang Penghentian Sementara Toko Modern di Kabupaten Bogor yang mana dalam salah satu pasalnya mengatur penghentian sementara pendirian aktivitas Pasar modern.</p>
<p>Karena faktanya dari tahun 2017, sambung Along, sampai saat ini pembangunan Alfamart dan Indomaret terus berjalan di 20 Kecamatan yang menjadi wilayah kawasan moratorium.</p>
<p>&#8220;Jadi kami pun punya harapan dan mendukung penuh kepada Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu, untuk juga berani menutup dan meratakan bangunannya. Selain itu aduan tersebut, kami sampaikan melalui surat kepada Pk Bupati Bogor dan beberapa kali ke SKPD terkait,&#8221; jelasnya.</p>
<p>&#8220;Sekali lagi, hukum harus netral. Jangan pandang bulu dan tidak memihak peda siapapun,&#8221; jelas Along menambahkan.</p>
<p>The post <a href="http://rakyatjaya.com/ngeriii-pj-bupati-bogor-asmawa-tosepu-ditantang-direktur-lpkp-soal-ini/">Ngeriii, Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu Ditantang Direktur LPKP Soal Ini</a> appeared first on <a href="http://rakyatjaya.com">Rakyat Jaya</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LPKP Ingatkan Pj Bupati Bogor, Jika Pengisian Sekda Harus Hatam Birokrasi dan Memahami Karakter Masyarakat</title>
		<link>http://rakyatjaya.com/lpkp-ingatkan-pj-bupati-bogor-jika-pengisian-sekda-harus-hatam-birokrasi-dan-memahami-karakter-masyarakat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AdminRakyat]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2024 11:44:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Baru]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Rakyat]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Hukum Rakyat]]></category>
		<category><![CDATA[Rakyat Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Rakyat Nusantara]]></category>
		<category><![CDATA[Ketua LPKP Rahmatullah alias Along]]></category>
		<category><![CDATA[Lembaga Pemerhati Kebijakan Pemerintah]]></category>
		<category><![CDATA[LPKP Ingatkan Pj Bupati Bogor Jika Pengisian Sekda Harus Haram Birokrasi dan Memahami Karakter Masyarakat]]></category>
		<category><![CDATA[Open Bidding Sekda Kabupaten Bogor Tahun 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Pemkab Bogor]]></category>
		<category><![CDATA[Pengisian Jabatan Sekda Kabupaten Bogor Tahun 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rakyatjaya.com/?p=4060</guid>

					<description><![CDATA[<p>RAKYATJAYA.COM &#8211; Lembaga Pemerhati Kebijakan Pemerintah (LPKP) mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dengan setumpuk Pekerjaan...</p>
<p>The post <a href="http://rakyatjaya.com/lpkp-ingatkan-pj-bupati-bogor-jika-pengisian-sekda-harus-hatam-birokrasi-dan-memahami-karakter-masyarakat/">LPKP Ingatkan Pj Bupati Bogor, Jika Pengisian Sekda Harus Hatam Birokrasi dan Memahami Karakter Masyarakat</a> appeared first on <a href="http://rakyatjaya.com">Rakyat Jaya</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>RAKYATJAYA.COM &#8211;</strong> Lembaga Pemerhati Kebijakan Pemerintah (LPKP) mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dengan setumpuk Pekerjaan Rumah (PR) yang harus segera di selesaikan, dalam hal ini Aparatur Sipil Negara atau ASN berperan sangat sentral dalam pembangunan dari semua sektor.</p>
<p>Ketua LPKP Rahmatullah menyebut, mereka (ASN, red) melakukan roda pemerintahan agar tetap terus menjadi lebih baik, tentunya dengan terus melakukan perbaikan serta meningkatkan kwalitas maupun integritas dalam menjaga moralitas.</p>
<p>&#8220;Apalagi dalam moment ini ada open bidding jabatan pemilihan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, dimana Sekda harus mempunyai banyak keunggulan karena menjadi pimpinan dalam ASN itu sendiri,&#8221; ujar pria yang akrap disapa kang Alonk kepada wartawan, Kamis (13/6/2024).</p>
<p>Ia melanjutkan, tugas seorang pucuk pimpinan tertinggi bagi birokrasi di suatu pemerintahan itu, bahwa dalam merencanakan, menyusun, melaksanakan, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pelayanan umum, kepegawaian dan perlengkapan, keuangan, perencanaan dan pengendalian program, serta mengkoordinasikan penyelenggaraan dengan mitra lain hingga semua stakeholder dalam membantu memutuskan dan menetapkan kebijakan selaku pimpinan daerah Kabupaten Bogor.</p>
<p>Artinya, tidak hanya bisa memahami karakter para ASN saja tapi, memahami karakter masyarakatnya juga.</p>
<p>&#8220;Maka, bagi kami hal ini perlu kajian secara komprehenship untuk mengambil suatu keputusan yang tepat. Perlu juga seseorang untuk menjadi Sekda Kabupaten Bogor,&#8221; ungkap Alonk.</p>
<p>Ia juga menambahkan, artinya Pj Bupati Bogor yakni Asmawa Tosepu, dari ketiga nama yang telah ada diantaranya Ajat Rochmat Jatnika (Kepala Bappeda Litbang), Asnan A.P (Kadispora), dan Irwan Purnawan (Kepala DPMPTSP), diharapkan kepada penjabat sementara pemimpinan Kabupaten Bogor itu untuk tidak gegabah dalam memilih Sekda yang akan mendampingi dan membantunya dalam beberapa bulan kedepan, dan apalagi Sekda kedepan akan terus menjalankan roda pemerintahan di Bumi Tegar Beriman pasca pilkada Kabupaten Bogor di 27 November 2024 mendatang atau telah memiliki Bupati dan Wakil Bupati Bogor definitif</p>
<p>&#8220;Tetapi kami yakin, Pj Bupati Bogor bicara bagaimana harus menjalankan roda pemerintahan pasti lebih Hatam (Paham, red), karena beliau juga berlatarbelakang ASN,&#8221; tandasnya.</p>
<p>The post <a href="http://rakyatjaya.com/lpkp-ingatkan-pj-bupati-bogor-jika-pengisian-sekda-harus-hatam-birokrasi-dan-memahami-karakter-masyarakat/">LPKP Ingatkan Pj Bupati Bogor, Jika Pengisian Sekda Harus Hatam Birokrasi dan Memahami Karakter Masyarakat</a> appeared first on <a href="http://rakyatjaya.com">Rakyat Jaya</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LPKP Serukan Pj Gubernur Jabar dan Disdik, Untuk Tindak Tegas Oknum Kepsek SMKN 1 Cibinong Bogor</title>
		<link>http://rakyatjaya.com/lpkp-serukan-pj-gubernur-jabar-dan-disdik-untuk-tindak-tegas-oknum-kepsek-smkn-1-cibinong-bogor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AdminRakyat]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2024 09:55:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Baru]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Rakyat]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Hukum Rakyat]]></category>
		<category><![CDATA[Rakyat Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Rakyat Nusantara]]></category>
		<category><![CDATA[Disdik Jabar]]></category>
		<category><![CDATA[Kepsek SMKN 1 Cibinong Kabupaten Bogor Sugiyo]]></category>
		<category><![CDATA[Lembaga Pemerhati Kebijakan Pemerintah]]></category>
		<category><![CDATA[LPKP]]></category>
		<category><![CDATA[LPKP Serukan Pj Gubernur Jabar dan Disdik Untuk Tindak Tegas Oknum Kepsek SMKN 1 Cibinong Bogor]]></category>
		<category><![CDATA[Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin]]></category>
		<category><![CDATA[Pungli Uang Bangunan SMKN 1 Cibinong Bogor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rakyatjaya.com/?p=3982</guid>

					<description><![CDATA[<p>RAKYATJAYA.COM &#8211; Lembaga Pemerhati Kebijakan Pemerintah (LPKP) mendorong Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin...</p>
<p>The post <a href="http://rakyatjaya.com/lpkp-serukan-pj-gubernur-jabar-dan-disdik-untuk-tindak-tegas-oknum-kepsek-smkn-1-cibinong-bogor/">LPKP Serukan Pj Gubernur Jabar dan Disdik, Untuk Tindak Tegas Oknum Kepsek SMKN 1 Cibinong Bogor</a> appeared first on <a href="http://rakyatjaya.com">Rakyat Jaya</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>RAKYATJAYA.COM &#8211;</strong> Lembaga Pemerhati Kebijakan Pemerintah (LPKP) mendorong Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin menyerukan untuk segera menindak lanjuti terkait adanya dugaan pungutan liar (Pungli) uang bangunan kepada orang tua siswa (OTS) yang diduga dilakukan SMKN 1 Cibinong Kabupaten Bogor.</p>
<p>&#8220;Usai adanya statemen dari Pj Gubernur Jawa Barat terkait jika adanya pungli di sekolah milik pemerintah, agar agar segera dilaporkan kepada tim Sapu Bersih (Saber) Pungli itu. Saya harap dengan beliau (Pj Gubernur Bey) bisa memanggil kepala sekolah (Kepsek) SMKN 1 Cibinong Kabupaten Bogor tersebut,&#8221; kata ketua LPKP Rahmatullah saat dikonfirmasi wartawan media ini, Kamis (06/6/2024).</p>
<p>Dia menyebut, jika perbuatan pungli yang mencapai ratusan bahkan milyaran rupiah yang terindikasi dilakukan jajaran SMKN 1 Cibinong dengan meminta biaya uang bangunan kepada setiap OTS yang anaknya baru keterima di sekolah plat merah ini, baginya itu sudah sangat keterlaluan.</p>
<p>Pasalnya, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cibinong Kabupaten Bogor, yang notabane segala biaya operasional ini telah dibiayai pemerintah yang bersumber dari APBD, jelas-jelas tidak boleh adanya pungutan apapun apalagi untuk bangunan.</p>
<p>&#8220;SMKN 1 Cibinong itu sekolah berbasis Negeri, segala biaya operasional dibiayai melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tiap tahunnya. Jadi tidak dibenarkan jika sekolah negeri memungut biaya kepada tiap-tiap OTS dengan dalih sumbangan untuk bangunan sekolah,&#8221; ujar pria yang akrap disapa Along ini.</p>
<p>Along berharap, dengan adanya aspirasi ini semoga Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat, maupun pihak-pihak terkait dapat memanggil dan menindak oknum kepsek SMKN 1 Cibinong ini sesuai peraturan yang ada.</p>
<p>&#8220;Panggil dan tindak tegas oknum kepsek, jangan sampai kami sebagai aktivis di Bumi Tegar Beriman ini menggelar aksi didepan sekolah untuk mendesak Disdik Jabar memanggil dan menindak tegas oknum kepsek SMKN 1 Cibinong yang disebut-sebut juga kepala sekolah arogan,&#8221; tegasnya.</p>
<p>Sebelumnya diberitakan, Miris memang, dugaan pungutan liar (Pungli) yang diduga dilakukan oleh jajaran SMK Negeri 1 Cibinong Kabupaten Bogor, ternyata tak hanya terjadi untuk kegiatan perpisahan.</p>
<p>Melainkan juga, pungli itu juga terjadi disaat penerimaan siswa dan siswi didik baru yang nilainya capai jutaan rupiah.</p>
<p>Hal itu terkuak, saat salah satu orang tua siswa yang anaknya baru masuk atau keterima di sekolah menengah kejuruan plat merah tersebut, ditahun ajaran 2023-2024.</p>
<p>Saat dikonfirmasi, Kepala Sekolah (Kepsek) SMKN 1 Cibinong Kabupaten Bogor, Sugiyo terkesan menghindar dan hanya menyampaikan ucapan salam atas konfirmasi yang dilayangkan awak media.</p>
<p>&#8220;Waalaikum salam, apa lagi info yang nyampai ke bapak,&#8221; singkatnya.</p>
<p>The post <a href="http://rakyatjaya.com/lpkp-serukan-pj-gubernur-jabar-dan-disdik-untuk-tindak-tegas-oknum-kepsek-smkn-1-cibinong-bogor/">LPKP Serukan Pj Gubernur Jabar dan Disdik, Untuk Tindak Tegas Oknum Kepsek SMKN 1 Cibinong Bogor</a> appeared first on <a href="http://rakyatjaya.com">Rakyat Jaya</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diperingatan HJB ke-542, LPKP Sebut Pejabat Teras di Kabupaten Bogor Masih pada Korup?</title>
		<link>http://rakyatjaya.com/diperingatan-hjb-ke-542-lpkp-sebut-pejabat-teras-di-kabupaten-bogor-masih-pada-korup/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AdminRakyat]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2024 07:51:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Baru]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Rakyat]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Hukum Rakyat]]></category>
		<category><![CDATA[Rakyat Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Rakyat Kriminal]]></category>
		<category><![CDATA[Rakyat Nusantara]]></category>
		<category><![CDATA[Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[BPKP Jabar]]></category>
		<category><![CDATA[Diperingatan HJB ke-542 LPKP Sebut Pejabat Teras di Kabupaten Bogor Masih pada Korup?]]></category>
		<category><![CDATA[Hari Jadi Bogor]]></category>
		<category><![CDATA[HJB ke-542 Tahun]]></category>
		<category><![CDATA[Ketua LPKP Rahmatullah alias Along]]></category>
		<category><![CDATA[Lembaga Pemerhati Kebijakan Pemerintah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rakyatjaya.com/?p=3973</guid>

					<description><![CDATA[<p>foto: Ketua LPKP, Rahmatullah alias Along. (Doc) RAKYATJAYA.COM &#8211; Kabupaten Bogor sudah berusia 542 tahun,...</p>
<p>The post <a href="http://rakyatjaya.com/diperingatan-hjb-ke-542-lpkp-sebut-pejabat-teras-di-kabupaten-bogor-masih-pada-korup/">Diperingatan HJB ke-542, LPKP Sebut Pejabat Teras di Kabupaten Bogor Masih pada Korup?</a> appeared first on <a href="http://rakyatjaya.com">Rakyat Jaya</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h6 style="text-align: center;"><em>foto: Ketua LPKP, Rahmatullah alias Along. (Doc)</em></h6>
<p><strong>RAKYATJAYA.COM &#8211;</strong> Kabupaten Bogor sudah berusia 542 tahun, begitu banyak cerita mulai dari segi pembangunan dan segudang permasalahannya yang dilalui oleh Bumi Tegar Beriman itu sendiri.</p>
<p>Hal itu seperti disampaikan, Ketua Lembaga Pemerhati Kebijakan Pemerintah (LPKP), Rahmatullah.</p>
<p>Dia mengatakan, Kabupaten Bogor telah banyak melaksanakan berbagai rangkaian acara dalam peringatan Hari Jadi Bogor (HJB) yang dilakukan di pusat pemerintahan yakni Pemkab Bogor, dan juga setiap pusat-pusat pelayanan juga turut serta memeriahkan perhelatan akbar tersebut.</p>
<p>&#8220;Dengan ikut serta memeriahkan HJB sambil menunjukan identitasnya dengan cara berpakaian serba budaya sunda. Hal ini menunjukan bahwa kayanya akan budaya sunda yang kita miliki,&#8221; kata Rahmatullah, dalam keterangannya secara tertulis kepada wartawan media ini, Selasa (04/6/2024).</p>
<p>Ia melanjutkan, momentum ini adalah dimana ulang tahunnya masyarakat Kabupaten Bogor. Namun tetapi, berbeda cerita HJB ke-542 ini, dimana Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Jawa Barat, memberikan kado di peringatan HJB dengan hasil pemeriksaannya di tahun 2023.</p>
<p>Dimana menghasilkan, bahwa masih banyak pejabat teras di lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor yang diduga masih melakukan pungutan liar (Pungli)  di lingkaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masing-masing.</p>
<p>&#8220;Kabar ini, bagi kami sebagai warga asli Kabupaten Bogor sangat memalukan dan tentu sangat menyakiti hati kami sebagai warga masyarakat,&#8221; tegas pria yang akrap disapa Along ini.</p>
<p>Lebih lanjut ia memaparkan, seharusnya semakin bertambahnya umur bagi Kabupaten Bogor ini, semestinya harus lebih baik lagi dari tata kelola pemerintahannya maupun semua pelayanan dan pembangunan.</p>
<p>&#8220;Tapi faktanya yang di suguhkan BPKP Jawa barat, menyuguhkan semakin menurunnya rasa kesadaran dan integritasnya.<br />
Artinya Kabupaten Bogor ini diibaratkan sedang sakit yang kronis,&#8221; ungkap dia.</p>
<p>Tentu hal ini, lanjutnya, menunjukan sikap oknum-oknum pejabat teras di Kabupaten Bogor tidak punya moral dan bermental miskin.</p>
<p>Baginya, Bogor ini memang sudah dikenal pemimpinnya yang selalu berhadapan dengan hukum baik dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) hingga Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya.</p>
<p>Tapi tetap saja, tidak memberikan efek jera terhadap pejabat-pejabatnya yang saat ini sedang menjalankan roda pemerintahan yang sampai saat ini pun terus melakukan pungli di setiap SKPD yang dipimpinnya masing-masing.</p>
<p>&#8220;Apalagi Penjabat (Pj) Bupati Bogor Asmwa Tosepu akan memutasi kembali pejabat-pejabat di eselon dilingkup Pemkab Bogor. Menurut kami ini, hal itu bukan solusi yang efektif dan tidak akan signifikan perubahan dan perbaikannya,&#8221; beber Along.</p>
<p>Lebih lanjut dia mengungkapkan, APH terutama KPK karena ini sudah sangat jelas pernyataan hasil pemeriksaan BPKP Jabar, pihaknya kira untuk segera bertindak bagi siapapun oknum pejabat Kabupaten Bogor yang melanggar hukum.</p>
<p>&#8220;Jadi KPK harus ikut memeriahkan juga di HJB ke-542 ini untuk turun ke Kabupaten Bogor khususnya, agar Bogor menjadi pemerintahan yang kembali sehat. Dan dalam hal ini juga di HJB, kami warga masyarakat punya harapan Kabupaten Bogor ini menjadi daerah good governance, free from corruption and civilized (Tata Kelola yang Baik, Bebas dari Pungli/Korupsi dan Beradab),&#8221; pungkasnya.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>The post <a href="http://rakyatjaya.com/diperingatan-hjb-ke-542-lpkp-sebut-pejabat-teras-di-kabupaten-bogor-masih-pada-korup/">Diperingatan HJB ke-542, LPKP Sebut Pejabat Teras di Kabupaten Bogor Masih pada Korup?</a> appeared first on <a href="http://rakyatjaya.com">Rakyat Jaya</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
