“Hari ini, saya menghadiri undangan Rapat Kerja dari Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Alhamdulillah, kami mendapatkan respon yang sangat baik dari para senator,” kata Menteri AHY dalam keterangan tertulisnya, Rabu (03/7/2024).

Ia menjelaskan, selain respone positif dalam raker yang di hadirinya itu, termasuk juga asanya kritik, feedback, masukan dan evaluasi yang penting agar kinerja Kementerian ATR/BPN semakin baik untuk kedepannya.

Lanjut ia memberikan, dalam rapat tadi, ada dua agenda yang pihaknya sampaikan. Pertama, untuk menuntaskan target-target reforma agraria, dan yang keduanya adalah terkait dengan penanganan sengketa konflik serta kejahatan pertanahan yang dilakukan mafia tanah.

“Prinsipnya, saya beserta jajaran akan selalu siap untuk mendengarkan masukan-masukan dan aspirasi dari para senator dan akan terus bekerja keras untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” jelasnya.

“Sekali lagi, terima kasih kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komite I DPD RI atas rapat yang sangat produktif ini. Mari kita bersinergi dan berkolaborasi untuk negeri,” sambung pria yang juga merupakan ketua umum partai Demokrat tersebut.

Sementara dalam sambutan pengantar, Ketua Komite I mengatakan, bahwa Reforma agraria telah dilaksanakan selama lebih dari satu dasawarsa.

Dalam kurun waktu tersebut, ditegaskan oleh Senator asal Aceh itu, telah banyak sistem dan regulasi yang mengatur dan mendukung pelaksanaan reforma agraria.

Kendatipun demikian, Fachrul Razi menilai bahwa hingga sampai saat ini sebagian masyarakat masih tetap merasakan adanya ketimpangan struktural kepemilikan, penguasaan, pemanfaatan, dan juga penggunaan tanah.

Menurut Ketua Komite 1 DPD RI itu, jika reforma agraria tersebut dilaksanakan secara baik maka diasumsikan konflik pertanahan pun tidak akan terjadi.

Dikesempatan itu, ketua Komite I mengapresiasi kinerja Menteri AHY yang begitu cepat dan responsif. Salah satu yang mendapat perhatian senator adalah optimalisasi reforma agraria, peningkatan kualitas dan keamanan data pertanahan serta ruang berbasis digital dalam rangka meningkatkan pelayanan publik serta memitigasi dan mencegah terjadinya sengketa atau konflik pertanahan.

Berdasarkan apresiasi tersebut, Komite I DPD mendukung jika anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang perlu ditambah.

The post DPD RI Undang Mentri ATR/BPN dalam Raker Untuk Bahas Ini appeared first on Rakyat Jaya.