Sebagai bagian dari upaya preventif, PLN UP3 Bogor telah melaksanakan kegiatan sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) termasuk kepada para penyedia layanan telekomunikasi dan mitra kerja, misalnya pada Jumat, 14 Februari 2025 yang lalu.

Dalam kegiatan tersebut, PLN menekankan pentingnya pemahaman dan kepatuhan terhadap jarak aman minimal dari jaringan listrik, serta keharusan koordinasi langsung dengan PLN sebelum melakukan pekerjaan di area yang berdekatan dengan infrastruktur kelistrikan.

“Kami mengingatkan kembali bahwa semua aktivitas yang berada di sekitar jaringan PLN harus memperhatikan aspek keselamatan ketenagalistrikan. Koordinasi awal sangat penting untuk memastikan lokasi kerja aman dan sesuai prosedur,” ujar Grahaita Gumelar, Manager PLN UP3 Bogor.

PLN juga menegaskan bahwa setiap kegiatan eksternal yang melibatkan tiang listrik, kabel udara, atau gardu distribusi harus dilakukan dengan memperhatikan prosedur keselamatan sesuai regulasi dan standar teknis yang berlaku.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, PLN berharap seluruh mitra kerja maupun pihak ketiga dapat lebih memahami pentingnya mitigasi risiko listrik serta membangun budaya kerja yang selamat dan taat prosedur.

PLN mengimbau seluruh pihak yang berencana melakukan pekerjaan dekat jaringan listrik untuk berkoordinasi melalui layanan PLN Mobile atau Contact Center 123 agar proses kerja berjalan lancar, aman, dan bebas dari risiko.

The post Komitmen dalam Menjaga Keselamatan Publik Terus Diperkuat PLN UP3 Bogor dengan Melakukan Sosialisasi K3 kepada Provider Telekomunikasi appeared first on Rakyat Jaya.

Di hadapan sejumlah anggota Komisi III DPR RI, Kepala BNN RI menyampaikan laporan keuangan dan Realisasi Anggaran TA. 2022 yang sebelumnya memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 1.73 triliun dengan Realisasi anggaran akhir Tahun 2022 mencapai 98,44% yang komposisinnya meliputi belanja pegawai sebesar Rp. 541.391.863.580 (Lima Ratus Empat Puluh Satu Miliar, Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta, Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu, Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah) atau 98,63%, Belanja Barang sebesar Rp. 908.273.573.543 (Sembilan Ratus Delapan Miliar, Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta, Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu, Lima Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) atau 97,96%, dan Belanja Modal sebesar Rp. 255.307.242.471 (Dua Ratus Lima Puluh Lima Miliar, Tiga Ratus Tujuh Juta, Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu, Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) atau 99,79%. Anggaran yang tidak terserap antara lain adalah sisa pengadaan barang dan jasa, sisa kegiatan, dan pembayaran gaji pegawai yang tidak dapat dialihkan.
“Di sisi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) terdapat dua jenis sumber pendapatan yaitu PNBP Umum sebessar Rp. 2.024.720.640 (Dua Milar, Dua Puluh Empat Juta, Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu, Enam Ratus Empat Puluh Rupiah) dan PNBP Fungsional sebesar Rp. 17.540.411.000 (Tujuh Belas Miliar, Lima Ratus Empat Puluh Juta, Empat Ratus Sebelas Ribu Rupiah),” ujarnya.

Dalam hal hasil pemeriksaan BPK RI, Kepala BNN juga menyampaikan bahwa BNN RI meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke – 14 kali sejak Tahun 2008. Sementara itu dalam rangka tindak lanjut hasil temuan BPK periode T.A. 2006 hingga 2021, BNN telah menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK sebanyak 419 atau 95,23%. Sedangkan di Tahun 2021, Hasil rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti sebesar 100%. Terkait beberapa temuan LHP Tahun 2022 juga telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK.

Dalam kesempatan ini, Kepala BNN RI juga memaparkan terkait RKA-K/L BNN RI T.A. 2024 dengan PAGU Anggaran sebesar Rp. 1.536.522.383.000 (Satu Triliun, Lima Ratus Tiga Puluh Enam Miliar, Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta, Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah) dengan postur anggaran yang terbagi menjadi Belanja Operasional Pegawai sebesar 42,37%, Belanja Operasional Barang sebesar 27,06%, dan Belanja Non-Operasional sebesar 30,58% dari total anggaran BNN.

“Alokasi anggaran tersebut didistribusikan ke dalam dua program yaitu Pencegahan dan Pemberantasaan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan Program Dukungan Manajemen yang meliputi fungsi Bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi, Pemberantasan, Hukum dan Kerjasama dan Pusat Laboratorium Narkotika,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, beberapa anggota Komisi III DPR RI sepakat untuk mendukung secara penuh BNN RI dan akan membantu mengusulkan kenaikan anggaran mengingat tugas dalam upaya P4GN merupakan tugas yang tidak mudah untuk menyelamatkan anak bangsa.

Mengakiri rapat kerja, Kepala BNN RI ucapkan terima kasih atas apresiasi terhadap kinerja BNN serta dukungan dari pimpinan serta anggota Komisi III DPR RI yang telah menyetujui alokasi PAGU Anggaran BNN dan Program Kerja BNN Tahun 2024.

The post Komisi III DPR RI Mendukung Penuh BNN RI Terkait Program Kerja T.A. 2024 appeared first on Rakyat Jaya.