RAKYATJAYA.COM – Polemik antara wartawan berinsial PHD dengan ketua tim Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa Cikarawang, Kecamatan Dramaga pada Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor 1, berakhir dengan musyawarah mufakat.

Pasalnya, wartawan berinisial PHD dan Herie selaku staf Pengukuran di kantor pencatatan pertanahan tersebut telah dilakukan mediasi antar kedua belah pihak yang berlangsung di ruang Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubag TU) pada Kantah Kabupaten Bogor 1 (BPN Cibinong), yakni Muhaimin Hamidun Umar yang didampingi Kepala Seksi (Kasi) Survei dan pemetaan (SPP) pada BPN kabupaten Bogor I, Mohamad Arief.

Kasubag TU pada Kantah Kabupaten Bogor 1, Muhaimin Hamidun Umar mengatakan, mewakil Kepala Kantor (Kakan) dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 menyampaikan rasa permohonan maaf atas misskomunikasi yang terjadi antara wartawan berinisial PHD dengan stafnya jajaran Yani Herie.

“Saya secara pribadi dan atasnama ibu Kakan dan Kantah Kabupaten Bogor 1 serta jajaran memohon maaf yang sebesar-besarnya atas misskomunikasi yang terjadi kemarin hari,” ujar Muhaimin Hamidun Umar, diruang kerjanya.

Umar menyebut, sebelum adanya mediasi dilakukan, sebelumnya dirinya telah memanggil yng bersangkutan (Herie, red) beserta kepala seksi Survei dan Pemetaan yakni Mohamad Arief guna mengklarifikasi atas kegaduhan yang terjadi tersebut.

“Waktu kemarin sore, sudah saya panggil yang bersangkutan saya jejerin diruang ini untuk meminta penjelasan apa yang sebenarnya terjadi. Alhamdulillah, hany misskomunikasi saja karena adanya ucapan yang dianggap tidak mengenakkan yang dilontarkan staf kami kepada rekan wartawan berinisial PHD itu,” ungkap Umar.

Dengan besar hati, sambung Umar, pihaknya sekali lagi memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahpahaman yng terjadi saat ini.

“Sekali lagi saya atas nama keluarga besar Kantah Kabupaten Bogor 1, menyampaikan dengan hati yang tulus memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rekan dan orang tua kami wartawan senior berinisial PHD atas penyampaian tutur kata dari staf kami. Juga, perihal ini kami akan jadikan sebagai bahan evaluasi kedepan,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Tim Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor bernama, Heri  nyaris baku hantam dengan wartawan berinisial PHD yang melakukan konfirmasi terkait adanya program PTSL di Desa Cikarawang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor.

Pasalnya, yang dipicu ucapan  Oknum BPN ini mengeluarkan kalimat yang bernada arogan dan sombong, sehingga menyinggung perasaan PHD.

Namun untungnya, keributan yang terjadi di ruang Seksi Pengukuran itu segera bisa dileraikan oleh sejumlah staf lainnya, termasuk Security yang berajaga disitu.

Kronologis kejadian berawal ketika wartawan berinisial PHD melakukan konfirmasi untuk menanyakan kebenaran dan  meminta penjelasan terkait PTSL yang diharapkan warga Desa Cikarawang, agar tanahnya yang bertahun-tahun yang mereka tempati tidak ada kejelasan legalitas kepemilikannya.

The post Polemik Antara Ketua Tim PTSL Desa Cikarawang Dramaga Bogor dengan Wartawan, Berakhir Seperti Ini appeared first on Rakyat Jaya.

Pasalnya, yang dipicu ucapan  Oknum BPN ini mengeluarkan kalimat yang bernada arogan dan sombong, sehingga menyinggung perasaan PHD.

Namun untungnya, keributan yang terjadi di ruang Seksi Pengukuran itu segera bisa dileraikan oleh sejumlah staf lainnya, termasuk Security yang berajaga disitu.

Kronologis kejadian berawal ketika wartawan berinisial PHD melakukan konfirmasi untuk menanyakan kebenaran dan  meminta penjelasan terkait PTSL yang diharapkan warga Desa Cikarawang, agar tanahnya yang bertahun-tahun yang mereka tempati tidak ada kejelasan legalitas kepemilikannya.

Menurut Ketua Tim PTSL Desa Cikarawang Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor, Heri mengatakan, pada intinya tanah tanah yang ada SK Kinag itu adalah tanah negara, sehingga perlu dibuatkan runutan riwayat tanahnya oleh pihak desa, sehingga bisa diajukan untuk PTSL

Namun ditengah obrolan antara oknum BPN dengan wartawan itu, tiba-tiba ada pemohon lainnya yang menyela dan menanyakan kepada wartawan apakah sudah beres? Maka saat itu juga secara spontan dijawab jurnalis senior ini, bahwa konfirmasi yang dilakukan belum selesai, karena mungkin Oknum BPN yang bernama Heri ini mungkin belum kenal baik dengan PHD, sehingga diluar dugaan oknum BPN tersebut mengeluarkan kalimat yang nadanya arogan.

“Saya tidak perlu kenal, dengan wartawan. Karena jika saya kenal maka nanti dikira ada kepentingan,” kata Heri dengan nada sombong dan arogan.

Selain itu, masih kata Heri, sebenarnya terkait kegiatan PTSL yang dilaksanakan dirinya itu tadinya telah selesai dilakukan dan tidak ada masalah, dan itu pun pihaknya telah berkoordinasi sebelum-sebelumnya dengan sang atasan.

Namun tetapi, terkait kegaduhan antara dirinya dengan wartawan PHD yang terjadi pada, Kamis (06/9/) kemarin itu, hanya kesalahpahaman semata.

“Kaitan dengan itu kemarin, itu cuman salah paham saja karena masalah kaitan justru yang dipertanyakan PHD disangkutkan dengan masalah pribadi. Maksudnya pribadi itu saya sampaikan kemarin ada guyon-guyon (bercandaan) lah, maksudnya itu beliau (PHD, red) nyampaikan bahwa saya sedang koordinasi supaya saya lebih kenal gitu,” aku Heri.

Heri melanjutkan, kala kegaduhan ini terjadi dia mengaku kepada wartawan berinisial PHD, bila dirinya selaku pelayan publik maka sebenarnya dia tidak perlu kenal siapa yang ada dihadapannya itu.

“Jadi maksud saya yang ada dihadapan saya itu, kan saya pelayan publik jadi bisa siapa saja. Tapi kalau saya harus mengenal oh ini itu, si A kaitannya dengan ini kaitan dengan itu, nah tentunya saya kan jadi rancu untuk memberi pelayanannya, ternyata saya cuman ngasih pelayanan ke orang-orang penting saja,” jelas Heri.

“Orang-orang biasa terkesan kita gak layani, makanya dari itu saya sampaikan bahwa saya tidak perlu mengenal, tidak perlu kenal gitu kan. Cuma karena disangkutkan dengan pribadi akhirnya Misskomunikasi, Misspersepsi,” sambungnya.

Heri tak pungkiri, lanjutnya, terkait apa yang disampaikan wartawan PHD kaitan persoalan agama antara sesama umat manusia yang notabane makhluk sosial harus adanya silatuhami yang baik dan erat. Kendati demikian, kaitannya sebagai pelayan publik maka sebetulnya ia tidak perlu mengenal siapa masyarakat selaku pemohon pencatatan soal pertahanan kepada dirinya secara pribadi.

“Saya sebenarnya tidak perlu mengenal siapa-siapa untuk berkomunikasi dengan saya, untuk mencari informasi ke saya selama itu kaitannya dengan profesi. Jadi terkait ribut-ribut itu karena memang, argumen saya itu untuk sebagai pelayan publik, tapi argumen PHD ke saya itu sebagai pribadi, sebagai orang sosial. Jadi ya nggak akan nyambung pak persepsinya, akhirnya malah misskomunikasi,” imbuh dia.

Dengan jawaban seperti itu, maka PHD yang duduk dihadapan Heri itu kontan merasa tersinggung dan emosi, karena kalimat yang diucapkan oleh oknum BPN yang baru pindah dari BPN Kabupaten Subang itu, terkesan arogan dan tidak sopan.

“Masa dia tidak perlu kenal dengan wartawan. Kita ini kan manusia yang wajib bersilaturahmi dengan sesama manusia, masa mulutnya seorang ASN berbicara seperti itu yang notabane sebagai pelayan masyarakat digaji oleh rakyat?,” kata PHD kepada wartawan di Kantor BPN kabupaten Bogor 1, Cibinong, pada kamis (05/9/2024) kemarin.

Kepala Seksi Survey, pengukuran dan pemetaan (SPP) pada BPN kabupaten Bogor I, Arif ketika dikonfirmasi wartawan tidak banyak bicara dalam memberikan pernyataan atas kericuhan yang terjadi di Seksi yang dipimpinnya.

“Mungkin staf saya itu hanya bercanda,” ujarnya dengan singkat.

Namun sejumlah wartawan yang mendengar kejadian tersebut, mereka menyerukan, seharusnya sebagai seorang pimpinan Arif harus segera memanggil dan menegur stafnya serta memberi nasehat, agar yang bersangkutan ini harus bertindak dalam berucap yang sopan dan tidak arogan

“Mungkin oknum staf Seksi Ukur ini diduga merasa punya backing pejabat BPN, sehingga bertindak arogan. Karena yang bersangkutan adalah orang baru yang baru pindah dari BPN Kabupaten Subang belum lama ini,” kata salah seorang wartawan senior, diketahui bernama Andika.

The post Wartawan dan Oknum Ketua Tim PTSL Kantah Kabupaten Bogor 1 Ini, Nyaris Baku Hantam! appeared first on Rakyat Jaya.

BOGOR – Salah seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bogor, diduga memalsukan tanda terima dokumen pengurusan buku sertipikat milik Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor 1.

Tak tanggung-tanggung, pemalsuan tanda terima dokumen ini terkait pengurusan buku Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) salah satu media nasional ternama di Indonesia. Bahkan, oknum ASN tersebut dalam pengurusannya telah menerima biaya senilai Rp. 14,5 juta dari nilai Rp 22 juta yang telah disepakati.

Menurut narasumber yang enggan disebutkan namanya secara gamblang ini menyampaikan, berawal dari pihak kantornya yang meminta kepada dirinya untuk menanyakan  proses pengajuan SHGB tersebut.

Bermodal tanda terima yang dikirim kantornya itu, lantas narasumber mencoba menanyakan langsung ke pihak Kantah Kabupaten Bogor I, yang berada di kawasan Jalan Raya Tegar Beriman, Kelurahan Pakansari, Cibinong.

“Saat dicek dari foto tanda terima dokumen yang biasa kalau masyarakat memohonkan pengurusan buku kepemilikan tanah, dengan nomor register yang tercantum. Tapi ternyata beda nama pemohonnya,” ujar sumber terpercaya media ini, pada Kamis (21/3/2024).

Ia melanjutkan, meski di nomor register yang tertera pada tanda terima dokumen pengurusan buku sertipikat itu benar adanya secara sistem di kantor naungan Kementerian ATR/Kepala BPN, akan tetapi pemohonnya merupakan perorangan bukan atas nama dari perusahaan tempatnya bekerja tersebut.

“Pas saya minta bantuan ke pihak salah seorang pejabat BPN Cibinong, ternyata hasilnya beda nama pemohon. Dan jelas, ini adalah dugaan perbuatan melawan hukum karena terindikasi melakukan pemalsuan berkas,” jelasnya.

Selanjutnya, masih kata sumber, mengetahui itu lantas ia menginformasikan kembali atasannya dikantor jika tanda terima dokumen pengurusan SHGB yang diajukan kantornya melalui tim legal, merupakan tanda terima dokumen asli tapi palsu.

“Nomor registernya memang terdaftar di Kantah Kabupaten Bogor 1, tapi bukan atas nama perusahaan kami, melainkan nama perorangan yakni berinisial JL,” bebernya.

“Dan tim legal Perusahaan ini lantas langsung temui oknum ASN ini ditempatnya bekerja, pada Selasa 19 Maret 2024 kemarin,” tambahnya.

Sementara itu, ketika dikonfirmasi oknum ASN Pemkab Bogor yang diketahui berinisial EP mengaku, bila dirinya tidak tahu-menahu terkait pemalsuan tanda terima dokumen yang disinyalir dilakukannya.

Menurut oknum EP, bila dirinya yang menjadi orang membantu dalam pengurusan SHGB milik PT. Nasional itu, bahwasanya pihaknya juga meminta bantuan kembali ke Petugas Ukur (PU) Kantah Kabupaten Bogor I.

“Saya tidak tahu juga, soalnya berkas PT ini saya juga meminta bantuan ke PU BPN Cibinong yang bernama AR,” kilahnya.

Saat disinggung dan meminta kepastian bahwa dirinya memang betul meminta bantuan kembali kepada AR selaku petugas ukur Kantor BPN Cibinong, untuk menghubungi langsung di depan tim legal PT yang ditipunya, EP menjawab.

“Sudah telfon-telfon ini AR, cuma nomor WhatsApp nya memanggil alias tidak tersambung. Padahal saya di 23 Februari 2024 lalu, baru melangsungkan pengukuran lahan bersama AR di wilayah Kelurahan Tengah (Belakang Kodim 0621),” akunya.

Kendati demikian, sambung dia, dirinya meminta waktu hingga Jum’at (22/3) esok hari, untuk membereskan semua persoalan yang dilakukannya tersebut.

“Saya minta waktu sampai Jum’at untuk membereskan semua, dan saya janji akan mempertanggungjawabkan permasalahan ini hingga tuntas,” tukasnya.

The post Oknum ASN Pemkab Bogor, Diduga Palsukan Tanda Terima Dokumen Pengurusan Sertipikat Hak Guna Bangunan appeared first on Rakyat Jaya.