​”Persoalannya jelas: jalan rusak, debu menyebabkan ISPA, dan angka kecelakaan tinggi karena tonase besar di jalan rakyat. Solusinya adalah jalur tambang, bukan sekadar menutup operasional tambang lalu memberi uang tutup mulut,” ujar Doni dalam keterangannya di Bogor, Rabu (13/5).

​Doni memaparkan hitung-hitungan sederhana. Jika pemerintah sanggup mengalokasikan dana kompensasi untuk belasan ribu pekerja, seharusnya dana tersebut bisa dikonsolidasikan untuk membangun jalur khusus tambang sepanjang 13 kilometer yang sudah lama mangkrak.

​”Bayangkan jika ada 19 ribu orang dikali sekian juta rupiah, totalnya miliaran. Kenapa uang itu tidak digunakan untuk membangun jalan saja? Kalau jalur tambang jadi, warga tidak kena ISPA, kecelakaan berkurang, dan rakyat tetap bisa bekerja mencari nafkah secara berkelanjutan. Sayangnya soal pendataan pekerja tambang terdampak, mereka (Pemprov Jabar) amburadul,” tegasnya.

​”Pemimpin itu hadir untuk semua pihak, bukan satu pihak saja. Jangan sampai masyarakat di satu sisi meninggal karena kecelakaan, tapi di sisi lain mati karena kelaparan akibat kehilangan pekerjaan. Saya tetap akan menagih janji yang sudah diucapkan kepada rakyat. Ini soal komitmen, bukan soal pusing atau tidak pusing,” tutup Doni.

The post Doni Hutabarat Tagih Janji Jalur Tambang 2026: Rakyat Butuh Solusi Infrastruktur, Bukan Sekadar Kompensasi appeared first on Rakyat Jaya.

“Dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap kendaraan listrik, kami berkomitmen untuk memastikan kesiapan infrastruktur pengisian daya listrik di seluruh Indonesia, terutama pada saat-saat padat seperti mudik lebaran,” ujar General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya Lasiran.

Pelepasan tur ini diikuti juga oleh Executive Vice President Operasi Distribusi Jawa, Madura, dan Bali PT PLN (Persero), Ida Bagus Ari Wardana beserta seluruh jajaran Manajemen PLN UID Jakarta Raya.

Lasiran mengungkapkan penggunaan kendaraan listrik sebagai alternatif ramah lingkungan dan ekonomis dalam transportasi.

“Mobil BBM dengan jarak tempuh 10 kilometer (km) menghabiskan 1 liter BBM dengan biaya Rp14 ribu. Sedangkan mobil listrik dengan jarak sama menghabiskan 1,2 kWh. Dengan biaya tarif listrik sebesar Rp1699,53 per kWh,” ungkap Lasiran.

Dalam penjelasannya, PLN mendukung penuh iklim kendaraan listrik di Jakarta. Hal ini ditandai dengan pemasangan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU). PLN UID Jakarta Raya juga telah menambah 2 SPKLU di Rest Area Tol Ulujami-Serpong Kilometer 7 dan meningkatkan kapasitas charger SPKLU di Tol Jakarta-Cikampek Kilometer menjadi Ultra Fast Charging (UFC).

“PLN terus mengembangkan infrastruktur pengisian daya listrik di berbagai lokasi strategis, seperti pusat perbelanjaan, rest area, dan kawasan perkantoran, guna mempermudah akses bagi pemilik kendaraan listrik untuk mengisi daya baterai kendaraan mereka. Saat ini terdapat 54 titik SPKLU dengan 84 charger dan 43 titik SPBKLU yang tersebar di Jakarta dan sekitarnya,” kata Lasiran.

Di samping itu, Lasiran juga menyampaikan bahwa kesiapan pasokan listrik DKI Jakarta dalam kondisi aman dan surplus.

“Daya pasok listrik Jakarta Raya sebesar 10.089 MW dengan beban puncak sebesar 5.597 MW. Sehingga total cadangan daya sebesar 4.492 MW (44,52%)” ujar Lasiran.

Kegiatan touring ini bukan hanya sekedar menyoroti kesiapan infrastruktur pengisian daya listrik sepanjang rute mudik Jakarta – Bali, tetapi juga menjadi upaya konkret untuk mempromosikan keunggulan dan potensi kendaraan listrik di Indonesia.

“Melalui kampanye ini, PLN berharap dapat menginspirasi masyarakat luas untuk beralih ke kendaraan listrik guna mendukung upaya pelestarian lingkungan dan penghematan energi,” kata Ida Bagus Ari Wardana.

The post Pastikan Jalur Mudik Mobil Listrik Aman, PLN Touring Jakarta – Bali appeared first on Rakyat Jaya.

Sebelumnya pada 9 Februari 2023 yang lalu, Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, Bambang Tirtoyuliono, mengatakan dalam membangun Jalur Tengah Selatan Jabar, pihaknya punya kewajiban untuk melakukan tahap pembebasan tanah sedangkan pemerintah pusat punya kewajiban untuk segala konstruksinya.

Dirinya menambahkan, pola pembangunan ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan.

Sebagai tahap awal, pihaknya sudah merampungkan DED dan Amdal.

“Pemerintah provinsi sudah membuat DED kemudian juga sampai dengan kita menyusun Dokumen Amdal. Kemudian pembebasan tanah ini sedang kita lakukan identifikasi tanah mana yang punya masyarakat, tanah mana yang punya PTPN tanah mana yang milik Perhutani, saat ini sedang kita lakukan identifikasi,” imbuhnya.

Menanggapi kabar ini, anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat Asep Arwin Kotsara mengaku belum mendengar lagi progres dari kelanjutan pembangunan jalur tengah selatan.

“Menurut informasi jalannya sepanjang 375 kilometer, membentang dari Sukabumi sampai Ciamis, dari Lengkong sampai Kertahayu,” ungkapnya.

Legislator daerah pemilihan Kota Depok-Bekasi ini memastikan bakal menanyakan kepada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat perkembangan terbaru jalan ini.

“Namun kami tidak yakin akan ada progres yang signifikan ditahun 2023 ini, mengingat juga masa jabatan Gubernur Ridwan Kamil yang sebentar lagi akan selesai juga,” pungkas Asep Arwin, Senin (08/05/2023). (JC) 

The post Dewan Jabar Asep Arwin Buka Suara Soal Jalur Tengah Selatan Jawa Barat appeared first on Rakyat Jaya.

Daripada Pemprov Jabar membangun Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) di pasar-pasar tumpah jalur Limbangan-Malangbong-Kadungora, Ichsan justru mendesak agar Pemprov segera mewujudkan pembangunan jalur jalan selatan-tengah Jawa Barat.

Jalan ini akan membentang dari Sukabumi sampai Ciamis, dari Lengkong sampai Kertahayu sepanjang 375 kilometer.

“Pembangunan jalur tengah-selatan ini merupakan salah satu alternatif rekasaya bagaimana agar secara infrasatruktur itu bisa memadai,” ujarnya.

Informasi yang didapat Mochamad Ichsan, pembiayaan pembangunan jalan ini akan dibantu juga oleh Pemerintah Pusat kareja jika mengandalkan APBD Jawa Barat saja dipastikan tidak akan memungkinkan.

“Hanya saja jabatan Gubernur Ridwan Kamil yang akan berakhir September 2023 ini nampaknya kurang memungkinkan untuk segera memulai pembangunan jalan tersebut,” imbuhnya, Jum’at (05/05/2023).

The post Untuk Mengantisipasi Kemacetan Arus Mudik di Jalur Selatan Jawa Barat, Mochamad Ichsan Mendorong Pemprov Segera Membangun Jalan Poros Selatan Tengah appeared first on Rakyat Jaya.

Menurutnya mudik tahun ini pemerintah kurang mensosialisasikan jalur-jalur alternatif yang bisa dilalui pemudik.

“Saya merasakan ikut mudik proses mudik tahun ini, relatif terpecah kepadatannya sehingga tidak terlalu terjadi penumpukan diruas tertentu, walaupun di titik tertentu katakanlah kemarin di jalur selatan Tasik itu terjadi yang puncaknya itu macet cukup parah juga,” ujarnya Selasa (02/05/2023).

Hal ini menjadi catatan padahal sebelumnya kawan-kawan DPRD Jabar sudah melihat suasana disana apa yang harus diantisipasi.

Kelihatannya faktor penjelasan dan informasi tentang jalan-jalan alternatif yang perlu diberikan ini sangat kurang, mungkin Dishub harus ada sosialisasi dan sentra informasi,” tukasnya.

“Lajur tol Cisumdawu relatif lengang yang berarti diduga hal ini tidak terinformasikan secara baik karena itulah nanti Dishub ada posko-posko tertentu begitu masuk ke wilayah Jawa barat, sudah terdeteksi secara dini,” lanjut H. Supono.

Saat arus balik, mulai Jawa Tengah ternyata terjadi kepadatan karena itu H. Supono mengalihkan jalur baliknya melewati Tasikmalaya.

“Memang harus dipecah, di selatan ke tengah itu yang tidak nampak sosialisasi jalur-jalur alternatif hingga jadi terjadi Lag (perlambatan), saya menangkap seperti itu,” imbuhnya.

Pantauan arus baliknya melalui jalur Tasikmalaya langsung ke Sumedang jarang nampak kendaraan roda dua.

“Berarti tidak ada informasi, kalau orang mengambil jalur Google Maps memang arahnya ke situ, jadi jalur itu tidak populer, itulah yang tadi saya bilang padahal ada jalan kabupaten yang bisa dioptimalkan, itu mestinya harus menempatkan aparat disitu,” ucapnya.

Catatan berikutnya, diduga peran Pemerintah Kecamatan, Desa dalam suasana emergency seperti itu tidak tersinergikan.

“Jadi harusnya aparat Pemerintah Daerah mengkonsolidasikan aparat dilevel yang lebih bawah untuk apa yang bisa dilakukan, anggaplah umpamanya membuat rambu-rambu atau ada guidence tertentu Pol PPnya, itu tidak nampak,” tandas H. Supono.

The post Soal Arus Mudik dan Arus Balik Lebaran 2023, Begini Masukan Dewan Jabar Supono appeared first on Rakyat Jaya.