Indonesia Archives - Rakyat Jaya

Pada Acara Wisuda STEBI PUI Bogor Wakil Ketua DPRD Jabar Sampaikan Orasi Ilmiah Dalam Rangka Mendukung Implementasi Ekonomi Syariah di Indonesia

Rakyat Jaya Joy — Sat, 23 Dec 2023 10:26:45 +0000

Bogor – Dalam rangka mendukung implementasi kebijakan ekonomi syariah di Indonesia, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Achmad Ru’yat menyampaikan orasi ilmiah pada acara wisuda Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam (STEBI) Persatuan Umat Islam (PUI) Bogor.

Berlokasi di aula Masjid Az-Zikra, Sentul, Kabupaten Bogor, Achmad Ru’yat menyampaikan beberapa point penting soal ekonomi syariah.

1. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki penduduk muslim terbanyak di dunia, ternyata pertumbuhan ekonomi islamnya masih kalah dibandinghkan dengan Negara berpenduduk muslim lainnya di dunia miss: Malaysia, Iran, Bahrain dll.

2. Otoritas Jasa Keungan (OJK) pada bulan Maret 2021 merilis data yang menunjukkan bahwa Perbankan Syariah di Indonesia baru menyentuh angka 5, 94 % yang sangat jauh dibandingkan dengan Malaysia yang telah menyentuh 23% di tahun 2013.

Secara global, berdasarkan data Global Islamic Economic Indicator 2017, Indonesia berada di posisi 10. Perkembangan ekonomi syariah terus dikebut pertumbuhannya. Saat ini Indonesia berada di peringkat
ke-9 dunia di kategori total aset keuangan syariah, masih

Setelah itu, Achmad Ru’yat memaparkan soal 3 jenis sistem ekonomi di dunia yaitu :

Ekonomi Islam : adalah ilmu, teori, model, kebijakan serta praktek ekonomi yang bersendi dan berlandaskan ajaran islam, dengan Al Qur’an dan Al Hadist sebagai rujukan utamanya, serta ijtihat sebagai rujukan tambahan.

Ekonomi Kapitalis ; adalah Sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang utk melaksanakan kegiatan ekonomi. Semua orang bebas bersaing untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. (Individualisme)

Ekonomi Sosialis : adalah system perekonomian dimana campur tangan pemerintah sangat besar, terutama yang menguasai hajad hidup orang banyak.

Kemakmuran individu hanya mungkin dicapai bila berfondasikan kemakmuran bersama. (Kolektifisme)

Kemudian manta Wakil Waki Kota Bogor ini juga memaparkan soal ciri-ciri ekonomi syariah diantaranya :

1.Adanyapengakuanhakindividu,namundibatasiagartidakterjadimonopoliyangmerugikan masyarakat umum.

2. Adanya pengakuan terhadap hak umat atau umum dimana hak umat lebih diutamakan dibandingkan hak lainnya.

3. Adanya keyakinan bahwa manusia hanya memegang amanah dari yang maha kuasa, segala

kelimpahan harta yang dimiliki manusia adalah berasal dari Allah.

4. Adanya konsep halal dan haram dimana semua produk barang dan jasa harus bebas dari unsur

haram yang dilarang dalam islam

5. Adanya sistem sedekah, yaitu distribusi kekayaan secara merata dari yang kaya kepada yang miskin.

6. Tidak memperbolehkan adanya bunga atau tambahan dari suatu pinjaman sehingga hutang piutang hanya memperbolehkan konsep bagi hasil.

Lanjut soal manfaat oenerapan ekonimi syariah yaitu :

1. Ekonomi Islam bersifat universal, dimana tidak hanya ditujukan untuk kaum

Muslim saja, tapi juga seluruh umat manusia

2.Memperhatikan kepemilikan individu dengan batasan-batasan yang ditentukan oleh agama.

3 Negara merupakan institusi penting dalam perekonomian sebagai kontroling.

4. Memiliki sistem yang baik dalam memenuhi pemerataan melalui zakat, infak, dan

sedekah.

5. Setiap individu dalam sistem ekonomi Islam akan termotivasi untuk bekerja keras,” tutupnya.

Adapun Achmad Ru’yat memaparkan kendala-kendala dalam menerapkan ekonomi islam adalah :

1. Masih minimnya pakar ekonomi islam berkualitas yang menguasai ilmu-ilmu ekonomi modern dan ilmu — ilmu syariah secara integratif.

2. Masih minimnya lembaga traning dan consulting dalam bidang ekonomi syariah, sehingga sumberdaya manusia yang terlatih dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah masih sedikit.

3. Perangkat peraturan,hukum dan kebijakan,baik dalam skala nasional maupun internasional masih
belum memadai.

4. Masih terbatasnya perguruan tinggi yang membuka program studi atau mengajarkan ekonomi dan keuangan syariah.

5. Peran pemerintah baik eksekutif maupun legislatif,masih rendah terhadap pengembangan ekonomi syariah,karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan mereka tentang ilmu ekonomi islam.

Ru’yat juga menilai peran PUI dan STEBI PUI dalam mengembangkan ekonomi syariah diantaranya :

1. Ormas Islam Khususnya PUI wajib berkontribusi dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) di Indonesia dalam kaitannya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan menggerakkan ekonomi syariah dan mendorong pengembangan ekonomi yang Islami

2. Bagi STEBI PUI sebagai Kampus yang dikelola oleh Ormas PUI harus berperan sebagai lembaga yang mengkajiilmu pengetahuan terkait Implementasi Ekonomi Syariah serta mencetak ahli praktisi yang professional sehingga mampu untuk mengajarkan praktik pelaksanaan kegiatan ekonomi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip universal yang diajarkan dalam agama Islam, misalnya mendorong kegiatan ekonomi dengan penuh tanggung jawab (socially responsible economic

activity). Tantangannya adalah menerapkan prinsip ini dalam perdagangan(fairtrade).”

Pria yang maju ke DPR RI pada Pemilu 2024 nanti juga memaparkan bagaimana strategi mendorong tumbuhnya ekonomi syariah

1. Ormas Islam khususnya PUI dalam implementasi kontributifnya dalam pengembangan ekonomi syariah bisa melalui pendirian koperasi syariah atau BMT dalam skala mikro untuk memenuhi kebutuhan warga ormas dan Masyarakat sekitarnya.

2. STEBI PUI harus terus mendorong diadakannya seminar, kajian, serta pelatihan ekonomi syariah, sosialisasi ekonomi syariah, membentuk usaha syariah, pengembangan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS), serta pengembangan wakaf disemua segmen Masyarakat yang lebih luas lagi agar STEBI PUI bisa menjadi Lembaga Pendidikan Rujukan dalam Ilmu dan Penerapan Ekonomi ISLAM.

“Sekali lagi selamat pada kampus STEBI PUI Bogor yang telah mewisuda wisudawan dan wisudawati cukup meriah. mudah-mudahan ini menjadi kontribusi di dalam implementasi kebijakan ekonomi syariah,” pungkasnya, Sabtu (23/12/2023).

The post Pada Acara Wisuda STEBI PUI Bogor Wakil Ketua DPRD Jabar Sampaikan Orasi Ilmiah Dalam Rangka Mendukung Implementasi Ekonomi Syariah di Indonesia appeared first on Rakyat Jaya.

Museum anti Narkotika Pertama di Indonesia Diberi Nama Pranidha Ranajaya Ghanavara

Rakyat Jaya Joy — Mon, 30 Oct 2023 10:01:41 +0000

Jakarta – Museum anti Narkotika pertama di Indonesia secara resmi diresmikan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), Komjen Pol. Prof. Dr. Petrus Reinhard Golose pada Senin 30 Oktober 2023. Acara ini berlangsung di lobi penerima Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL), kantor pusat BNN RI, Cawang, Jakarta Timur, pada pukul 09.00 WIB.

Museum anti Narkotika pertama di Indonesia diberi nama Pranidha Ranajaya Ghanavara yang memiliki arti tempat yang mewakili wajah BNN atas kemenangan-kemenangan dalam mengentas narkotika.

Peresmian museum anti Narkotika pertama di Indonesia dihadiri Kepala BNN pada masanya, Komjen. Pol. (Purn.) Drs. Ahwil Luthan, S.H.,M.M., M.B.A., Komjen. Pol (Purn.) Drs. Togar Sianipar, Komjen. Pol (Purn.) Drs. Gories Mere. Diikuti juga oleh Para Pejabat Pimpinan Tinggi BNN lainnya.

Museum BNN ini memiliki berbagai macam konten di dalamnya, berupa audio visual lewat layar, foto dokumentasi dan artefak seperti manekin seragam Dit Dakjar, manekin anjing pelacak (K9), miniatur kapal sindikat dan kapal Bea Cukai, alat direction finder, laptop, finder case, alat cetak obat manual, mesin cetak tablet, bendera, baju, lonceng, hasil karya warga binaan, board game, kelengkapan alat laboratorium, sintetis jenis- jenis Narkotika, hingga barang bukti pengungkapan kasus.

Kepala BNN RI, Petrus Reinhard Golose memaparkan Museum anti Narkotika ini merupakan sebuah perjalanan kemenangan BNN perang melawan Narkoba. Hal itu terlihat dari tapak sejarah terbentuknya Badan Narkotika Nasional, hingga peran dari berbagai kedeputian yang ada dari masa ke masa.

“Pada pagi hari ini kita barusan meresmikan Museum anti Narotika, jadi ini adalah museum yang menunjukkan bagaimana kemenangan melawan narkotika, kemenangan daripada BNN khususnya dan seluruh stakeholders dalam perang melawan Narkotika. Tidak ada satu negara pun di dunia yang bisa sendiri dalam perang melawan Narkotika, sehingga tapak-tapak sejarah perlawanan melawan Narkotika, sekali lagi menekan peredaran gelap harus divisualisasikan terus terkumpul menjadi satu bagian sejarah sehingga semua elemen masyarakat merasa memiliki,” katanya ketika meresmikan Museum Pranidha Ranajaya Ghanavara.

Konsep Museum Anti narkotika ini yakni smart museum, jadi bukan hanya artefak saja tetapi dokumentasi dari zaman dulu juga tersaji secara update.

Adanya Museum Narkotika pertama di Indonesia ini diharapkan bisa meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya Narkoba, mengedukasi tentang tanda-tanda dan gejala penyalahgunaan narkoba, serta memberikan dukungan dan sumber daya kepada mereka yang mencari rehabilitasi dan pemulihan.

The post Museum anti Narkotika Pertama di Indonesia Diberi Nama Pranidha Ranajaya Ghanavara appeared first on Rakyat Jaya.

Isi Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 soal Syarat Usia Capres-Cawapres

Rakyat Jaya Joy — Tue, 17 Oct 2023 05:26:29 +0000

Jakarta – KPU RI telah memutuskan :
1. Bahwa ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum mengatur tentang syarat usia untuk menjadi calon Presiden dan calon
Wakil Presiden yaitu berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah membacakan putusan uji materi terhadap ketentuan
Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum melalui
Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023dengan amar Putusan sebagai berikut:
Mengadili
1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan
“berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40
(empatpuluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui
pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q
Undang-Undang Nomor 7 Tahun2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya
berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang
menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan
kepala daerah”;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya.
3. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan 90/PUU-XXI/2023
halaman 56 Poin [3.14.3] menyatakan “lebih lanjut, ketentuan Pasal 169 huruf q UU Nomor
7 Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam putusan a quo berlaku mulai pada Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dan seterusnya.”;
4. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah
Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada
upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam
Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding);
5. Bahwa KPU telah membentuk Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 yang diundangkan
pada tanggal 13 Oktober 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden, di mana syarat usiacalon Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal
13 ayat (1) huruf q yaitu berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
6. Bahwa posisi KPU sebagai Penyelenggara Pemilu taat dan patuh pada ketentuan yang telah
diatur dalam UUPemilu maupun Putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam konteks
Putusan MK Nomor 90/ PUU- XXI/2023, KPU akan melakukan penyesuaian norma dalam
Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 dengan Putusan MK tersebut;
7. Bahwa dalam hal terdapat kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang akan dicalonkan
sebagai calon presiden atau calon wakil presiden maka diberlakukan ketentuan Pasal 171
ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2017, yaitu:
(1) “Seseorang yang sedang menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil
bupati, walikota, dan wakil walikota yang akan dicalonkan oleh Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden
harus meminta izin kepada Presiden”
(4) “Surat permintaan izin gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan
wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU oleh Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai dokumen persyaratan calon Presiden atau
calon Wakil Presiden.”

The post Isi Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 soal Syarat Usia Capres-Cawapres appeared first on Rakyat Jaya.

PLN Menjadi Peran Penting dalam Mensukseskan Gelaran MotoGP di Sirkuit Mandalika

Rakyat Jaya Joy — Mon, 16 Oct 2023 06:55:25 +0000

Mataram – PT PLN (Persero) sukses memasok listrik yang andal dan tanpa kedip (zero down time) pada perhelatan MotoGP yang berlangsung di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, NTB pada 13-15 Oktober 2023. Selama penyelenggaraan, beban puncak sistem kelistrikan Lombok mencapai 309 Megawatt (MW).

Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association (MGPA) Priandi Satria mengatakan peran PLN dalam menyukseskan gelaran internasional ini sangat penting. Sepak terjang PLN dalam mendukung gelaran internasional sudah terbukti dan bahkan menjadi catatan penting bagi Dorna Sports S.L sebagai pemegang hak komersial olahraga sepeda motor MotoGP untuk selalu melibatkan PLN dalam perhelatan MotoGP di Indonesia.

“Dorna Sports yang minta listrik ini menggunakan PLN, karena di tahun 2022 dan sebelumnya juga 2021 (ajang World Superbike Mandalika) sudah menggunakan sumber listrik dari PLN. Kami sangat puas dengan keberadaan PLN sebagai mitra kerja sama kami. Kami sangat puas dengan segala bantuan dan segala servis yang diberikan oleh PLN terhadap penyelenggaran Indonesia GP 2023,” ujar Priandi.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, kesuksesan penyelenggaraan MotoGP dengan listrik yang andal ini menjadi wujud komitmen PLN mendukung seluruh event internasional yang dihelat di Indonesia. PLN sejak awal telah memastikan keandalan pasokan listrik, mulai dari kesiapan pembangkit, transmisi, distribusi, Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), hingga kesiapan personel dalam ajang balap motor penuh adrenalin tersebut.

“Kami sangat bangga bisa turut serta berpartisipasi menyukseskan gelaran MotoGP untuk kali kedua yang diselenggarakan di Indonesia dengan listrik yang andal dan tanpa kedip,” kata Darmawan.

Sinergi petugas PLN dan pihak Dorna Sports selaku penyelenggara dalam memastikan pasokan listrik ke sejumlah venue di Sirkuit Mandalika andal.

Direktur Distribusi PLN Adi Priyanto yang memimpin siaga kelistrikan di lokasi mengatakan, pasokan andal selama gelaran MotoGP ditopang sistem kelistrikan Lombok dengan kapasitas pembangkit sebesar 334 MW, dengan beban puncak sebesar 309 MW dan terdapat cadangan daya sebesar 25 MW. Dengan jumlah tersebut, cukup untuk menjaga keandalan pasokan listrik gelaran MotoGP Mandalika 2023.

“Selain itu, guna menjaga keandalan di sisi transmisi, selama penyelenggaraan MotoGP petugas PLN melakukan patroli untuk memastikan sistem transmisi aman dan tidak terjadi gangguan apapun,” kata Adi.

Demikian juga, pada sisi distribusi, Adi menyebut petugas PLN bersiaga 24 jam untuk menjaga 13 venue di dalam area Sirkuit Mandalika dengan sistem backup empat lapis.

Selain itu, 5 SPKLU yang ada di sekitar Sirkuit Mandalika juga mampu beroperasi memenuhi kebutuhan pengisian daya kendaraan listrik.

“Kalau pada hari normal, SPKLU ini layanannya mandiri dan tidak ada petugas di lokasi, khusus penyelenggaraan MotoGP ini kami menyiagakan petugas. Dan SPKLU kami paling banyak digunakan oleh official MotoGP dan crew tim yang berlaga di MotoGP,” ucap Adi.

Adi mengatakan suksesnya acara ini juga berkat kolaborasi antara PLN, pihak penyelenggara, Pemerintah Provinsi NTB, TNI-Polri, serta seluruh stakeholder.

“Suksesnya MotoGP tentu saja karena keterlibatan semua pihak yang mendukung PLN hingga mampu memberikan pelayanan listrik terbaik untuk acara ini. Ini adalah capaian bersama dalam mengharumkan nama bangsa,” tutup Adi.

The post PLN Menjadi Peran Penting dalam Mensukseskan Gelaran MotoGP di Sirkuit Mandalika appeared first on Rakyat Jaya.

Di Indonesia Pertamina Siap Menjadi Market Leader Perdagangan Karbon, Sejalan Arahan Presiden

Rakyat Jaya Joy — Tue, 26 Sep 2023 07:12:22 +0000

Jakarta – PT Pertamina (Persero) siap menjadi market leader dalam perdagangan karbon di Indonesia. Untuk ini, Pertamina mengerahkan potensi karbon dari seluruh anak usahanya sehingga dapat mengembangkan ekosistem perdagangan karbon. Langkah ini merupakan wujud nyata dari kontribusi Pertamina dalam mengatasi krisis perubahan iklim.

Komitmen ini ditegaskan Pertamina seiring dengan peluncuran perdana Bursa Karbon IDX di Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, pada Selasa 26 September 2023.

Presiden RI, Joko Widodo menyampaikan peluncuran bursa perdagangan karbon di Indonesia merupakan kontribusi nyata untuk melawan krisis perubahan iklim yang hasilnya akan diinvestasikan kembali untuk menjaga lingkungan, melalui pengurangan emisi karbon. Karena Indonesia memiliki potensi yang luar biasa dalam nature-based solutions dan menjadi satu-satunya negara yang sekitar 60% pemenuhan pengurangan emisi karbonnya berasal dari sektor alam.

“Jika dikalkulasi, potensi bursa karbon kita bisa mencapai, potensinya Rp3.000 triliun, bahkan bisa lebih. Sebuah angka yang sangat besar, yang tentu ini akan menjadi sebuah kesempatan ekonomi baru yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, sejalan dengan arah dunia yang sedang menuju kepada ekonomi hijau,” kata Presiden Jokowi dalam pembukaan Bursa Perdagangan Karbon, di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (26/9).

Presiden menyatakan peluncuran bursa karbon akan menjadi langkah besar untuk Indonesia mencapai target Nationally Determined Contributions (NDC). Oleh sebab itu, Presiden mengingatkan tiga hal, yakni menjadikan standar karbon internasional sebagai rujukan dan memanfaatkan teknologi untuk transaksi sehingga efektif dan efisien. Kedua, menentukan target dan timeline, baik untuk pasar dalam negeri dan pasar internasional. Dan ketiga, mengatur dan memfasilitasi pasar karbon sukarela, sesuai praktik di komunitas internasional.

“Dan pastikan standar internasional tersebut tidak mengganggu target NDC Indonesia,” tegas Presiden Jokowi.

Sejalan dengan arahan Presiden tersebut, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati mengemukakan bahwa Pertamina sebagai perusahaan terintegrasi dari hulu hingga hilir, telah mengambil peran penting dalam bisnis dan perdagangan karbon. Melalui Subholding Upstream, Pertamina telah mulai mengimplementasikan teknologi Carbon Capture Storage (CCS)/Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) dengan melakukan injeksi perdana C02 di Lapangan Pertamina EP Jatibarang Field, Indramayu, Jawa Barat.

“Upaya tersebut selain berkontribusi dalam menurunkan emisi karbon, teknologi CCU/CCUS ini juga bermanfaat meningkatkan produksi Migas di lapangan hulu Pertamina,”ujar Nicke.

Untuk pengembangan perdagangan karbon, Subholding Pertamina New & Renewable Energy (PNRE) menjalankan peran sebagai trader di internal Pertamina Grup. PNRE juga akan menjadi pemain kunci perdagangan karbon, karena sudah mempunyai suplai yang telah tersertifikasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Perdagangan karbon juga dijalankan oleh Subholding Commercial & Trading (PT Pertamina Patra Niaga) dengan membuka peluang bisnis bersama perusahaan dalam negeri sebagai potential customers, baik di dalam negeri maupun internasional.

“Pertamina Group berkomitmen mengembangkan ekosistem perdagangan karbon yang berstandar internasional dan mendukung target Pemerintah dalam penanganan krisis iklim,” ucap Nicke.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDG’s). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

The post Di Indonesia Pertamina Siap Menjadi Market Leader Perdagangan Karbon, Sejalan Arahan Presiden appeared first on Rakyat Jaya.