Pada tahun 2019, Jakarta hanya memiliki 3 SPKLU yang tersebar di beberapa titik. Namun, hingga Juni 2024, jumlah ini telah meroket menjadi 140 SPKLU, menunjukkan komitmen yang kuat dari PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik di ibu kota. Perkembangan ini menempatkan Jakarta sebagai salah satu kota terdepan dalam inisiatif transisi energi bersih di Indonesia.

“Pertumbuhan signifikan ini bukan hanya soal jumlah SPKLU, tetapi tentang menciptakan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik,” kata General Manager PLN UID Jakarta Raya, Lasiran.

Dengan semakin banyaknya SPKLU, penggunaan kendaraan listrik di Jakarta pun melonjak. Pada 2022, tercatat 9.002 transaksi pengisian daya di SPKLU, dan pada 2023, angka ini melesat menjadi 41.384 transaksi. Hingga pertengahan 2024, jumlah transaksi telah mencapai 47.900, menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap kendaraan ramah lingkungan.

“Data transaksi ini menunjukkan perubahan perilaku masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya energi bersih,” lanjut Lasiran.

Total konsumsi listrik untuk pengisian daya kendaraan listrik mencapai 1.926.673 kWh, setara dengan penggunaan listrik rata-rata 400 kWh per bulan bagi lebih dari 4.200 rumah tangga di Jakarta.

“Kami melihat peningkatan infrastruktur ini sebagai langkah strategis dalam mempercepat adopsi kendaraan listrik dan mengurangi emisi karbon di kota metropolitan ini,” ujar Lasiran.

Pertumbuhan pesat ini tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. PLN UID Jakarta Raya terus memperluas jaringan SPKLU di seluruh penjuru kota, memastikan setiap warga memiliki akses mudah untuk mengisi daya kendaraan listrik mereka.

“Keberhasilan ini hanya bisa dicapai melalui kolaborasi yang erat. Dengan dukungan yang berkelanjutan, kami yakin Jakarta bisa menjadi model bagi kota-kota lain dalam membangun ekosistem kendaraan listrik yang berkelanjutan,” tutup Lasiran.

The post Selama 5 Tahun Erick Thohir Memimpin, Iklim Kendaraan Listrik Jakarta Terus Tumbuh appeared first on Rakyat Jaya.

Dimana, dalam demonstrasi masyarakat menutut permasalahan tanah milik mereka yang tidak kunjung dilakukan ganti rugi oleh perusahaan plat merah tersebut atau milik Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia.

Menanggapi itu, Kuasa Hukum dari 47 pemilik lahan Mandalika dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Madani Jakarta, Setia Dharma mengatakan, bahwa aksi yang dilakukan oleh puluhan pemilik tanah yang notabane lahannya sudah digunakan sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) itu, hanya menuntut keadilan yaitu berupa ganti rugi.

“Aksi itu sebagai bentuk usaha masyarakat yang menuntut keadilan atas lahan-lahan mereka yang telah dicaplok secara semena-mena oleh PT. ITDC sejak Sirkuti Mandalika itu mulai dibangun,” kata Setia Dharma yang kerap disapa Tia kepada wartawan.

Dia menyebut, terkait aksi yang telah dilakukan para client itu, tidak akan sia-sia dan dapat diperhatikan oleh semua kalangan.

“Mereka kan tidak menghalangi pembangunan nasional itu, tapi mereka hanya menuntut keadilan atas lahan-lahan mereka yang telah digunakan PT. ITDC secara sepihak tanpa adanya ganti rugi,” jelasnya.

Tia melanjutkan, kalau memang managemen PT. ITDC merasa telah membayar ganti rugi kepada seluruh pemilik lahan, dia meminta untuk buka-bukaan kepada masyarakat atau pihaknya selaku kuasa hukum.

“Buka-bukaan saja sama masyarakat yang masih belum terima pembayaran. Mereka bayarnya dulu sama siapa? jika ngakunya negara sudah mengganti rugi” tegas Tia.

Sebelumnya diberitakan, Kemegahan Sirkuit International Mandalika Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), tak sebanding dengan kemewahan yang disuguhkan jika melihat ketidakberdayaan masyarakat sekitar yang memiliki lahan di proyek strategis nasional (PSN) milik pemerintah pusat tersebut.

Pasalnya, ada puluhan warga Mandalika yang sampai saat ini masih memperjuangkan haknya yang kebanyakan dari mereka telah digunakan sebagai bagian dari pembangunan Sirkuit Mandalika, namun sampai detik ini belum diganti rugi oleh perusahaan milik Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).

The post Perusahaan Pengelola Sirkuit International Mandalika di Demo Puluhan Massa appeared first on Rakyat Jaya.

“Sebagai BUMN Energi, Pertamina diharapkan berperan sebagai benteng ekonomi nasional untuk memperkuat persaingan korporasi, dan hal ini harus dimulai dari perbaikan dari diri sendiri,” jelas Menteri Erick pada kesempatan kegiatan Pertamina Akhlak Festival di Jakarta, 9 Juli 2024.

Lebih lanjut, Erick juga mengatakan Pertamina sudah membentuk holding subholding tidak lain untuk mengantisipasi era kompetisi. “Mau tidak mau yang namanya supply chain itu menjadi bagian penting dalam perjalanan Pertamina ke depan, ini merupakan transformasi dan inovasi yang harus kita lakukan terus menerus,” jelas Erick.

Menteri Erick juga mengapresiasi langkah Pertamina sekarang sudah mendorong penerapan Nature Based Solution (NBS). Contoh konkretnya adalah bioetanol yang sudah kita lakukan sebagai bahan bakar yang lebih ramah lingkungan.

Menteri Erick berharap, Pertamina juga menjadi bagian dalam pembangunan Industri hijau. “Beberapa waktu lalu saya bersama tim Pertamina baru ke IKN. Ketika kebutuhan daripada IKN ini melonjak mau tidak mau alternatif daripada listrik di sana selain hydro ataupun solar ada juga gas, tapi tentu kita harus membangun yang namanya industri hijau, kawasan industri yang sustainability, hijau, agar nanti persaingan perdagangan dunia juga membutuhkan produk-produk yang hijau, hal-hal seperti ini transisi dari Pertamina harus kita dorong,” tegas Erick.

Menteri Erick juga berharap kepada Pertamina terkait carbon trading. “Carbon trading harus jadi bagian dari pengembangan sebuah perusahaan sebesar Pertamina,” tegasnya lagi.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan untuk menghadapi persaingan global, Pertamina mempersiapkan tiga langkah dalam menghadapi tantangan trilema energi. Pertama, dengan meningkatkan produksi dari sektor hulu, baik dari dalam maupun luar negeri. Kedua, optimalisasi gasoline, melalui revamping, peningkatan kapasitas kilang, hingga meningkatkan produksi tambahan dengan campuran bioetanol menjadi biogasoline, untuk mengurangi impor solar. Ketiga, dengan menekan impor LPG melalui peningkatan kapasitas produksi, hingga membangun jaringan gas rumah tangga.

Nicke menambahkan, Pertamina juga telah menyiapkan peta jalan transisi energi dan menerapkan praktik-praktik bisnis yang berkelanjutan melalui Sustainability Policy, Strategy & Initiatives yang diimplementasikan di seluruh Pertamina Group. Tujuannya untuk menjadikan Pertamina sebagai perusahaan yang environmentally friendly, socially responsible dan good corporate governance.

Selain itu, Pertamina terus melakukan inovasi untuk mendukung ketahanan energi nasional dan juga persiapan menghadapi tantangan energi secara global melalui langkah inisiatif strategis.

Pertamina juga berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dengan mempersiapkan perseroan pada pemanfaatan Nusantara Sustainability di Ibu Kota Nusantara (IKN) bersinergi dengan para pemangku kepentingan, hal ini juga sebagai bagian dari langkah Pertamina dalam menghadapi persaingan ke tingkat global.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

The post Pertamina Diharapkan Erick Thohir Berperan Sebagai Benteng Ekonomi Nasional appeared first on Rakyat Jaya.

Narasumber yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kepada wartawan media ini, berawal dari kepemilikan lahan seluas empat (4) hektare dua (2) are atau setara dengan 40.200 meter persegi telah dibangun oleh negara sebagai bagian dari lokasi yang berada dalam lingkup sirkuit itu.

Namun anehnya, meski lahannya ini telah dipergunakan akan tetapi ganti rugi tak kunjung diberikan negara kepada dirinya selaku pihak yang sah atas tanah kepemilikan lahan sejak puluhan tahun.

“Tanah saya ada didalam lingkup areal Sirkuit Mandalika Lombok, dengan luas 4 hektare 2 are. Saya ini warga masyarakat Indonesia yang taat membayar pajak ke Negara atas tanah yang kini diserobot oleh pengelola dan pengembangan sirkuit Mandalika tersebut,” ungkapnya dengan nada merintih kepada wartawan, pada Minggu (07/7/2024) di Lombok.

Ia melanjutkan, sudah beberapa tahun belakangan ini dirinya telah memperjuangkan apa yang sepatutnya menjadi haknya, namun perbuatan semena-mena dan dugaan aksi kriminalisasi dari PT. ITDC kerap kali terjadi kepada masyarakat yang notabane sah dalam kepemilikan lahan di areal Sirkuit Mandalika itu.

Kendati demikian, berbagai cara dan upaya masih terus ia lakukan sampai saat ini bersama ke 56 pemilik lahan lainnya, demi memperjuangkan apa yang menjadi haknya yakni berupa ganti rugi.

Selain itu, kedatangan tim Pejuang Tanah Mandalika yang diantaranya Staf Khusus (Stafsus) Wakil Presiden RI KH. Ma’ruf Amin yakni Prof. Dr. Firman Wijaya, dan investigator Sutan Maizon Rusdi serta salah seorang jurnalis tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menumbuhkan harapan baru pihaknya agar tanah yang dimilikinya saat ini terjadi ganti rugi oleh negara.

“Saya hanya bisa berharap dan berdo’a segala upaya yang tengah dilakukan Kuasa Hukum kami dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Madani Jakarta yang dinahkodai Setia Darma alias bu Tia dan rekan bisa membantu kami sebagai masyarakat Mandalika yang hanya membutuhkan keadilan,” bebernya.

“Semoga juga, ganti rugi yang saya harapkan bersama ke 56 masyarakat Mandalika lainnya bisa terwujud. Dan pada dasarnya kami masyarakat Mandalika, Lombok Tengah, sangat mendukung pembangunan sarana penunjang bagi Sirkuit Mandalika Lombok yang menjadi kebanggan seluruh lapisan rakyat Indonesia,” tambahnya menutupi.

Sebelumnya diberitakan, Kemegahan Sirkuit International Mandalika Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), tak sebanding dengan kemewahan yang disuguhkan jika melihat ketidakberdayaan masyarakat sekitar yang memiliki lahan di proyek strategis nasional (PSN) milik pemerintah pusat tersebut.

Pasalnya, ada puluhan warga Mandalika yang sampai saat ini masih memperjuangkan haknya yang kebanyakan dari mereka telah digunakan sebagai bagian dari pembangunan Sirkuit Mandalika, namun sampai detik ini belum diganti rugi oleh perusahaan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).

Adapun, berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan penulis berita ini dilokasi Sirkuit Mandalika, memang miris keadilan bagi masyarakat Mandalika yang notabane sebagai pemilik beberapa hamparan tanah, kerap kali memperoleh perlakuan intimidasi dan perbuatan sewenang-wenang dari manajemen PT. ITDC terhadap warga pribumi pulau 1000 masjid tersebut.

Tak hanya itu, dugaan perbuatan intimidasi hingga tindakan semena-mena oleh direksi PT. ITDC juga kerap kali dilakukan seperti membongkar bangunan kediaman masyarakat Mandalika yang tanahnya akan dibangun sebagai sarana penunjang dari Sirkuti Internasional Mandalika Lombok tersebut.

The post Ini Ungkapan Hati Masyarakat Sirkuit Mandalika, yang Diduga Lahannya di Serobot Paksa appeared first on Rakyat Jaya.

PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya mengungkapkan pada tahun 2019, Jakarta hanya memiliki 3 SPKLU. Namun, per Juni 2024, jumlah ini melonjak menjadi 126 SPKLU.

“Pertumbuhan ini mencerminkan komitmen kuat dalam mendorong penggunaan kendaraan listrik sebagai bagian dari upaya mengurangi emisi karbon dan mempercepat transisi menuju energi bersih” ungkap General Manager PLN UID Jakarta Raya, Lasiran

Seiring dengan peningkatan infrastruktur pengisian daya mobil listrik, penggunaan kendaraan listrik di Jakarta juga meningkat secara signifikan.

Hal ini tercermin dari jumlah transaksi SPKLU di Jakarta terus bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 2022, terdapat 9.002 transaksi. Tahun 2023, ada 41.384 transaksi. Pada Mei 2024 29.449 transaksi. Total transaksi selama tiga tahun terakhir mencapai 79.835 transaksi, masyarakat Jakarta semakin menunjukkan minat yang tinggi terhadap kendaraan listrik.

Selain itu, total konsumsi listrik untuk pengisian daya mobil listrik mencapai 1.686.657 kWh. Jumlah ini setara dengan penggunaan listrik rata-rata sebesar 400 kWh per bulan bagi 4.216 pelanggan di Jakarta.

“Pertumbuhan SPKLU yang pesat ini merupakan bukti nyata dari upaya kami dalam mendukung program pemerintah untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik di Indonesia. Kami terus berkomitmen untuk menyediakan infrastruktur yang memadai demi kenyamanan dan kemudahan pengguna kendaraan listrik” ujar Lasiran

PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya akan terus memperluas jaringan SPKLU di seluruh Jakarta untuk mendukung pertumbuhan kendaraan listrik dan mewujudkan kota yang lebih ramah lingkungan.

“Keberhasilan ini tidak lepas dari kolaborasi berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kami optimis bahwa dengan dukungan yang berkelanjutan, Jakarta dapat menjadi contoh bagi kota-kota lain dalam mengembangkan ekosistem kendaraan listrik yang berkelanjutan” tambah Lasiran.

The post Pertumbuhan SPKLU di Jakarta Tumbuh 4.100% Selama 5 Tahun Kepemimpinan Erick Thohir appeared first on Rakyat Jaya.