RAKYATJAYA.COM – Pasca mencuat lantaran diduga gemar melakukan pungutan liar (Pungli) kepada setiap muridnya.

Kini, Kepala Sekolah (Kepsek) SDN 02 Ciampea, Kabupaten Bogor, yakni Samsudin secara mendadak menggelar rapat internal dengan para gurunya yang diduga membahas soal pemberitaan yang telah ditayangkan sebelumnya.

“Assalamualaikum, info terbaru. Tadi pagi (26/8) guru rapat internal dengan kasek (Kepala Sekolah, red) bahas pemberitaan kemarin,” ungkap salah satu orang tua murid (OTM) SDN Ciampea 02 yang enggan disebutkan namanya kepada wartawan, Senin (24/8/2024).

Ia menjelaskan, rapat internal yang digagas oleh pucuk pimpinan sekolah dasar milik plat merah itu, dimana para guru kelas diharapkan bisa meredam orang tua agar tidak lebih meluas lagi.

Ia melanjutkan, rapat ini digelar sejak pukul 10.00 WIB sampai sedang siang tadi.

“Semua korlas (Koordinator Kelas) dikumpulkan oleh kasek dan beberapa guru, kemungkinan besar untuk meredam pula pergerakan orang tua yang lain supaya gak meruncing di pemberitaan media lewat koordinator kelas masing-masing,” beber sumber.

Lanjut ia memastikan, pada intinya koordinator kelas dikumpulkan agar di arahkan supaya satu suara kalau semua kegiatan itu atas permintaan orang tua siswa.

“Yg inti’a korlas dikumpulin itu biar nyetting supaya 1 suara kalau semua kegiatan itu atas permintaan orang tua dan terkesan cuci tangan,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Lagi-lagi dugaan pungutan liar (Pungli) kembali terjadi dilingkungan sekolah dasar negeri (SDN) yang notabane milik plat merah. Hal itu terkuak, saat salah satu orang tua murid (OTM) SDN Ciampea 02 Kabupaten Bogor, mengeluhkan terkait kerapnya pihak sekolah dasar pimpinan Samsudin selaku kepala sekolah (Kepsek) gemar memungut biaya kepada orang tua siswanya tersebut.

Tak tanggung-tanggung, pungli yang disinyalir dilakukan SDN Ciampea 02 itu diantaranya saat pihak sekolah ini menyemarakkan peringatan HUT RI ke-79 kemarin, dimana tiap OTM dimintai nominal sebesar senilai Rp 10.000 sampai dengan Rp 15.000 ribu persiswa dengan dalih untuk lomba pengecetan setiap kelas.

Tak hanya itu, pungutan liar pun terjadi setiap kelas mulai dari Senin sampai Rabu siswa-siswi SDN Ciampea 02 ini diwajibkan untuk mengikuti les sekolah mulai dari kelas I-V (1-5) dengan biaya Rp 5.000 per murid.

Adapun, pungli masih terjadi dikala jajaran SDN Ciampea 02 bekerjasama dengan pihak ketiga dalam melakukan pemutaran film perjuangan bangsa persiswa kembali dimintai biaya oleh setiap wali murid masing-masing senilai Rp 10.000 ribu.

Saat dikonfirmasi, Kepsek SDN Ciampea 02, Samsudin mengaku, terkait klarifikasinya mengenai Les, dimana hal itu baginya dilaksanakan di luar jam sekolah, dan atas permintaan beberapa orang tua, serta bersifat suka rela.

Selain itu, pengecatan gedung sekolah di anggarkan per dua (2) tahun dengan rencana mulai tahun 2025.

“Ada beberapa orang tua berinisiatif untuk mengecat ruang kelas dengan biaya swadaya, dalam rangka lomba tata kelola ruang kelas di HUT RI 79, ini pun hanya dua kelas yang di cat,” kilah Samsudin melalui pesannya di WhatsApp kepada wartawan, Jum’at (23/8/2024).

Ia melanjutkan, untuk pungli pemutaran film perjuangan dilaksanakan pihak ketiga dengan membawa surat permohonan, dengan biaya Rp 10 ribu.

“Ini pun, tidak ada paksaan dan tidak diwajibkan,” akunya.

Lebih lanjut Samsudin mengungkapkan, dirinya yang terkesan tak ingin disalahkan atas rangkaian pungli itu, lantas ia meminta klarifikasi kembali ke setiap guru kelas (Walikelas) yang diindikasi melakukan pungli ke setiap peserta didiknya.

Samsudin memaparkan kiriman pesan dari guru di sekolah tempatnya memimpin tersebut.

“Untuk les atau tambahan belajar diluar jam pelajaran pak kelas abdi. Sebelumnya sudah rapat sama orang tua pas tahun ajaran baru tentang les, dan lain-lain. Dan mereka (OTM, red) sendiri mau pada belajar tambahan, bagi yang tidak sanggup bayar juga abdi tidak memaksakan harus bayar. Anak-anak ikut semua tapi tidak tidak diwajibkan untuk harus membayar,” ujar Samsudin melanjutkan pesan klarifikasi dari salah seorang guru kelasnya tersebut.

“Les hanya beberapa orang, itu pun karena org tua ya g menemui untuk minta tambahan jam pak. Karena kelas 4 masih ada yang belum lancar baca tulis hitung, jadi hanya sebagian yang minta les pak.  Dan les, dilaksanakan setelah KBM (Kegiatan Belajar Mengajar). Ini tambahan klarifikasi dari guru kelas, saya teruskan WhatsApp-nya,” sambung dia sembari mengakhiri.

The post Pasca Diberitakan Soal Dugaan Pungli, Kepsek SDN Ciampea 02 Bogor Lakukan Ini ke OTM appeared first on Rakyat Jaya.

RAKYATJAYA.COM – Lagi-lagi dugaan pungutan liar (Pungli) kembali terjadi dilingkungan sekolah dasar negeri (SDN) yang notabane milik plat merah. Hal itu terkuak, saat salah satu orang tua murid (OTM) SDN Ciampea 02 Kabupaten Bogor, mengeluhkan terkait kerapnya pihak sekolah dasar pimpinan Samsudin selaku kepala sekolah (Kepsek) gemar memungut biaya kepada orang tua siswanya tersebut.

Tak tanggung-tanggung, pungli yang disinyalir dilakukan SDN Ciampea 02 itu diantaranya saat pihak sekolah ini menyemarakkan peringatan HUT RI ke-79 kemarin, dimana tiap OTM dimintai nominal sebesar senilai Rp 10.000 sampai dengan Rp 15.000 ribu persiswa dengan dalih untuk lomba pengecetan setiap kelas.

Tak hanya itu, pungutan liar pun terjadi setiap kelas mulai dari Senin sampai Rabu siswa-siswi SDN Ciampea 02 ini diwajibkan untuk mengikuti les sekolah mulai dari kelas I-V (1-5) dengan biaya Rp 5.000 per murid.

Adapun, pungli masih terjadi dikala jajaran SDN Ciampea 02 bekerjasama dengan pihak ketiga dalam melakukan pemutaran film perjuangan bangsa persiswa kembali dimintai biaya oleh setiap wali murid masing-masing senilai Rp 10.000 ribu.

Saat dikonfirmasi, Kepsek SDN Ciampea 02, Samsudin mengaku, terkait klarifikasinya mengenai Les, dimana hal itu baginya dilaksanakan di luar jam sekolah, dan atas permintaan beberapa orang tua, serta bersifat suka rela.

Selain itu, pengecatan gedung sekolah di anggarkan per dua (2) tahun dengan rencana mulai tahun 2025.

“Ada beberapa orang tua berinisiatif untuk mengecat ruang kelas dengan biaya swadaya, dalam rangka lomba tata kelola ruang kelas di HUT RI 79, ini pun hanya dua kelas yang di cat,” kilah Samsudin melalui pesannya di WhatsApp kepada wartawan, Jum’at (23/8/2024).

Ia melanjutkan, untuk pungli pemutaran film perjuangan dilaksanakan pihak ketiga dengan membawa surat permohonan, dengan biaya Rp 10 ribu.

“Ini pun, tidak ada paksaan dan tidak diwajibkan,” akunya.

Lebih lanjut Samsudin mengungkapkan, dirinya yang terkesan tak ingin disalahkan atas rangkaian pungli itu, lantas ia meminta klarifikasi kembali ke setiap guru kelas (Walikelas) yang diindikasi melakukan pungli ke setiap peserta didiknya.

Samsudin memaparkan kiriman pesan dari guru di sekolah tempatnya memimpin tersebut.

“Untuk les atau tambahan belajar diluar jam pelajaran pak kelas abdi. Sebelumnya sudah rapat sama orang tua pas tahun ajaran baru tentang les, dan lain-lain. Dan mereka (OTM, red) sendiri mau pada belajar tambahan, bagi yang tidak sanggup bayar juga abdi tidak memaksakan harus bayar. Anak-anak ikut semua tapi tidak tidak diwajibkan untuk harus membayar,” ujar Samsudin melanjutkan pesan klarifikasi dari salah seorang guru kelasnya tersebut.

“Les hanya beberapa orang, itu pun karena org tua ya g menemui untuk minta tambahan jam pak. Karena kelas 4 masih ada yang belum lancar baca tulis hitung, jadi hanya sebagian yang minta les pak.  Dan les, dilaksanakan setelah KBM (Kegiatan Belajar Mengajar). Ini tambahan klarifikasi dari guru kelas, saya teruskan WhatsApp-nya,” sambung dia sembari mengakhiri.

The post OTM SDN Ciampea 02 Bogor Keluhkan Maraknya Dugaan Pungli di Setiap Kegiatan Sekolah appeared first on Rakyat Jaya.

Asmawa bahkan, enggan mempersoalkan soal moral dan etika empat ASN tersebut meski mereka merupakan anak buahnya.

“Ya itukan sekarang sementara di APH saya tidak ingin mencampuri itu, masalah moral dan etika kita serahkan kepada masing-masing saja,” kata Asmawa, Kamis 8 Agustus 2024 lalu.

“Tidak boleh kita nilai moral dan etika karena tidak punya kewenangan untuk itu karena menyangkut pribadi,” lanjut Asmawa.

Menurutnya, moral dan etika ASN merupakan ranah pribadi. Sehingga, dirinya enggan mengoreksi perbuatan anak buahnya itu.

“Secara moral dan etika tidak bisa dilakukan oleh orang lain, nah kalau penilaian kinerja boleh dengan atasannya. Nda mungkin kita nilai teman-teman dari sisi itu,” tukas dia.

Sebelum diberitakan, Kepolisian Resor (Polres) Bogor, merilis pengungkapan kasus dugaan pemerasan oleh anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pejabat teras Dinas Pendidikan Bumi Tegar Beriman, pada Kamis (25/7/2024) kemarin.

Dalam keterangannya, Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro mengatakan, pada Konferensi Pers jajarannya pada hari ini sebagai tindak lanjut proses hukum terkait penyerahan pelaku pemerasan berkedok mengaku bagian dari Pegawai KPK, dimana pelaku di tangkap tim KPK setelah mendapat laporan dari pegawai ASN dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Bogor yang menjadi korban, yang terjadi pada Kamis 25 Juli 2024 sekira pukul 13.30 WIB di sebuah Rumah Makan (RM) Mang Kabayan dibilangan Jalan Tegar Beriman, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.

AKBP Rio menjelaskan, berawal dari modus pelaku Yusup Sulaeman alias YS dengan cara mengaku sebagai pegawai KPK di Bagian Informasi Dan Pengelolaan Data (INDA). Lalu pelaku melancarkan modusnya kepada pejabat ASN pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bogor bahwasanya tim INDA dan penyidik KPK memantau kegiatan Pengadaan Barang Dan Jasa (PBJ) yang sedang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor untuk anggaran tahun 2024.

The post Soal Pejabat Disdik Suap KPK Gadungan Capai Rp700 Juta, Pj Bupati Bogor : Saya Tidak Ingin Mencampuri Itu appeared first on Rakyat Jaya.

RAKYATJAYA.COM – Dugaan kasus penyuapan yang menyeret beberapa nama pejabat Dinas Pendidikan (Disdik) kepada pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gadungan capai Rp 700 juta, terus menuai beragam komentar.

Pasalnya, aspirasi masyarakat berupa desakan yang meminta komisi Antirasuah untuk segera memeriksa pejabat teras di lingkup Disdik Kabupaten Bogor terkait indikasi e-katalog capai Rp 600 milyar, terus disuarakan.

Kali ini, Ketua Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI) Kabupaten Bogor, Haidy Arsyad mengatakan, mengenai permasalahan di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang mengatur segala persoalan terkait pendidikan di Bumi Tegar Beriman, harus betul-betul disikapi oleh KPK.

“Saya sependapat dengan warga Cibinong Bogor, yang menyerukan agar KPK bisa periksa seluruh pejabat Disdik Kabupaten Bogor tak terkecuali Kadisdik Bambang Widodo Tawekal,” ungkap Haidy kepada wartawan, Rabu (31/7/2024).

Ia menjelaskan, tak hanya dugaan penyelewengan dana APBD Kabupaten Bogor saja, tetapi juga kurangnya keterbukaan informasi kepada masyarakat yang telah diatur dalam Undang-Undang (UU) nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

“Tempo hari saya melayangkan surat terkait permohonan informasi dan dokumentasi pada 03 Juli 2024 perihal keberatan atas permohonan kami yang tidak ada balasan alias tak digubris,” katanya.

Menurut Haidy, permintaan informasi dan dokumentasi yang ditujukan langsung kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksana Disdik Kabupaten Bogor melalui dinas Kominfo setempat, sangatlah bobrok alias kurang transparansinya pengelolaan anggaran negara yang dikelola oleh pejabat teras di instansi tersebut.

“Sangat jelas, Disdik kabupaten Bogor selain kerap melanggar UU KIP, ternyata kerap juga diduga melakukan suap menyuap untuk menutupi kebobrokan kinerjanya yang disinyalir banyak praktik kolusi, korupsi dan nepotisme,” tegas Haidy.

Lebih lanjut Haidy mengungkapkan, dengan terkuaknya kasus penyuapan oleh Kepala Bidang (Kabid) dan Kasubkor Sarana dan Prasarana (Sarpras) Disdik Kabupaten Bogor kepada pegawai KPK gadungan, baginya itu merupakan pintu masuk bagi KPK untuk bisa sesegera mungkin melakukan pemeriksaan terkait dugaan korupsi yang berpotensi merugikan uang masyarakat tersebut.

“Pendapat saya, atas adanya kasus penyuapan ini harus dijadikan momentum atau untuk membuka sebuah kotak Pandora bagi KPK dalam mengusut tuntas dugaan KKN yang terindikasi terjadi di Disdik Kabupaten Bogor. Jangan dibiarkan, kami masyarakat Indonesia ingin adanya pandang bulu, tegakkan hukum di negeri ini yang seadil-adilnya,” pinta Haidy.

Sebelumnya diberitakan, Usai ramainya seorang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gadungan yang kedapatan memeras pejabat di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor hingga Rp 700 juta.

Hal itu, kini memicu beragam reaksi dari kalangan masyarakat Bumi Tegar Beriman, dengan meminta secara tegas kepada komisi Antirasuah untuk segera memeriksa seluruh pejabat terkait di Disdik Kabupaten Bogor, lantaran dengan mudahnya melakukan penyuapan kepada pegawai KPK gadungan hingga ratusan juta rupiah.

The post Ketua KANNI Desak KPK Periksa Pejabat Disdik Kabupaten Bogor Soal e-Katalog Ratusan Milyar Bermasalah appeared first on Rakyat Jaya.

RAKYATJAYA.COM – Meski dikenal sebagai pengusaha kontraktor yang sukses, pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gadungan yaitu Yusup Sulaeman alias YS yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK karena kedapatan pemerasan pejabat teras Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor, dipastikan tidak tercatat sebagai anggota Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bumi Tegar Beriman.

Hal itu disampaikan Ketua Kadin Kabupaten Bogor, Sintha Dec Checawaty, pada Sabtu (27/7/2024).

Shinta mengatakan, untuk keanggotan tsk YS selaku pemeras pejabat Disdik, dipastikan tidak tercatat dalam keluarga besar Kadin Kabupaten Bogor yang dipimpinnya tersebut.

“Wa alaikummus sallam, masa. Kalau kadin saya pastikan bukan anggota  kadin,” ujar Sintha saat dihubungi wartawan.

Ia juga menegaskan, bila selama dirinya menjabat organisasi di Juji 2021 belum pernah mendengar Yusup Sulaeman tercatat sebagai keanggotaan di Kadin Kabupaten Bogor.

“karena selama ini saya juga nggak kenal,” imbuhnya.

Kepolisian Resor (Polres) Bogor, merilis pengungkapan kasus dugaan pemerasan oleh anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pejabat teras Dinas Pendidikan Bumi Tegar Beriman, pada Kamis (25/7/2024) kemarin.

Dalam keterangannya, Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro mengatakan, pada Konferensi Pers jajarannya pada hari ini sebagai tindak lanjut proses hukum terkait penyerahan pelaku pemerasan berkedok mengaku bagian dari Pegawai KPK, dimana pelaku di tangkap tim KPK setelah mendapat laporan dari pegawai ASN dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Bogor yang menjadi korban, yang terjadi pada Kamis 25 Juli 2024 sekira pukul 13.30 WIB di sebuah Rumah Makan (RM) Mang Kabayan dibilangan Jalan Tegar Beriman, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.

AKBP Rio menjelaskan, berawal dari modus pelaku Yusup Sulaeman alias YS dengan cara mengaku sebagai pegawai KPK di Bagian Informasi Dan Pengelolaan Data (INDA). Lalu pelaku melancarkan modusnya kepada pejabat ASN pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bogor bahwasanya tim INDA dan penyidik KPK memantau kegiatan Pengadaan Barang Dan Jasa (PBJ) yang sedang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor untuk anggaran tahun 2024.

The post Pegawai KPK Gadungan Peras Pejabat Disdik, Dipastikan Tak Tercatat sebagai Anggota Kadin Kabupaten Bogor appeared first on Rakyat Jaya.