Selama rapat-rapat bersama mitra kerja maupun kunjungan-kunjungan, Diskominfo Jabar belum pernah sekalipun menyampaikan hal tersebut.

“Memang sebelum SPMB ini, kami juga bersama Diskominfo disibukan dengan persiapan Pilkades berbasis e voting, dan beberapa giat dengan KPUD,” ujar Dedi Aroza kepada awak media, Rabu (27/05/2026).

Politisi PKS ini juga menegaskan bahwa jaringan mantab ini selanjutnya akan menjadi bahan bagi Komisi I DPRD Jabar yang tentu saja harus ada evaluasi.

“Tentu kami, Komisi I akan melakukan fungsi pengawasan, kedepan kami akan jadikan ini sebagai bahan, karena proses online tersebut apabila prosesnya tidak sesuai klaimnya yang mantap itu, tentu kami patut pertanyakan,” kata Dedi Aroza.

Sebelumnya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat, Adi Komar, mengklaim bahwa jaringan online SPMB 2026 sudah mumpuni dan minim server down.

The post Diskominfo Jabar Disebut Dewan Dedi Aroza Belum Pernah Sampaikan Soal Kesiapan Jaringan SPMB 2026 appeared first on Rakyat Jaya.

Data yang dirilis pemprov dan lembaga terkait sebelum penutupan menunjukkan skala kerusakan akibat operasional tambang di tiga kecamatan itu. Korban meninggal dalam kecelakaan yang melibatkan truk tambang mencapai 195 orang dalam kurun 2019–2024. Korban luka berat tercatat 104 orang. Dinas Kesehatan setempat mendata 2.182 warga di sekitar jalur tambang terdiagnosis Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

Berdasarkan hal ini, anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Doni Maradona Hutabarat terus mendesak Pemprov Jabar agar segera menuntaskan kewajiban sesuai janji awal.

“Tidak bosan-bosannya saya mendesak agar Gubernur Dedi Mulyadi memenuhi janjinya walau baru cuma satu bulan kompensasi yang diberikan kepada para pekerja tambang,” ujar Doni kepada awak media 19 Mei 2026.

Politisi PDIP ini tidak mempersoalkan selisih data penerima. Ia menekankan janji yang disampaikan Gubernur kepada publik wajib ditepati terlepas dari perubahan angka di tengah jalan.

The post KDM Terus Didesak Dewan Komisi IV DPRD Jabar untuk Penuhi Janjinya Soal Kompensasi Para Pekerja Tambang di Bogor appeared first on Rakyat Jaya.

Doni mengakui kewenangan advokasi bantuan terhadap masalah sekolah tersebut berada di Komisi V DPRD Jawa Barat yang menangani masalah pendidikan.

“Tapi daerah pemilihan saya adalah Kabupaten Bogor, jadi kalau kedepannya memang dibutuhkan tentu saya siap membantu,” ujar Doni.

Sejauh ini Doni sudah berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait mengenai masalah sekolah tersebut dimana perizinannya belum lengkap.

“Kalau info dari dinas terkait memang perizinannya belum lengkap seperti PBG, kalau dari pihak sekolahnya memang belum ada laporan langsung kepada saya, tapi jika dibutuhkan tentu saya siap membantu,” tukasnya saat dihubungi awak media, Jum’at (10/04/2026).

Kabar terakhir menyebutkan bahwa DPRD Jawa Barat memastikan agar proses kegiatan belajar mengajar tidak terganggu akibat masalah perizinan ini.

The post Dewan Doni Hutabarat Siap Pantau Perkembangan Masalah Sekolah IDN di Kabupaten Bogor appeared first on Rakyat Jaya.

“Hasil pertemuan saya dengan ibu-ibu di Cileungsi, salah satunya menanyakan soal program bantuan buku LKS tingkat SMK, anaknya sekolah diswasta, dulu ada sekarang kenapa tidak ada lagi,” ujar Doni saat dihubungi awak media, Senin (16/03/2026).

Menurut Doni, saat ini bantuan sekolah-sekolah khususnya swasta di Jawa Barat telah beralih nama, dari sebelumnya Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU), kini dialihkan menjadi Beasiswa Personal bagi siswa kurang mampu.

“Salah satu item yang ditanggung dalam skema beasiswa baru ini adalah buku pelajaran, selain sepatu dan seragam sekolah yang masuk dalam komponen bantuan,” kata Doni.

Untuk mekanisme bantuan buku itu menurut Doni ada 3 point penting :

1. ​Pengadaan melalui Dana BOS/BOP:
Penyediaan buku teks utama dan buku penunjang (LKS/Modul) diatur melalui dana BOS Reguler dan BOP (Biaya Operasional Pendidikan) dari Provinsi Jawa Barat. Sekolah memiliki kewenangan untuk melakukan pengadaan sesuai kebutuhan kurikulum (Kurikulum Merdeka).

2. ​Transformasi ke Modul Digital:
Dinas Pendidikan Jawa Barat melalui bidang PSMK mendorong penggunaan E-Modul yang dapat diakses secara gratis. Ini bertujuan untuk mengurangi beban biaya orang tua siswa dalam membeli buku LKS fisik secara mandiri.

3. ​Program Link and Match:
Untuk SMK, bantuan buku atau materi ajar spesifik kejuruan sering kali dikerjasamakan dengan mitra industri. Jadi, LKS yang digunakan biasanya sudah disesuaikan dengan standar industri yang bekerja sama dengan SMK tersebut (misal: Axioo Class, Yamaha/Honda Class, dan lain-lain).

Lebih lanjut, Doni mengatakan bakal menampung aspirasi kaum ibu soal bantuan LKS ini untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya.

The post Aspirasi Kaum Ibu di Cileungsi Soal LKS Ditampung Dewan Doni Hutabarat appeared first on Rakyat Jaya.

Hal ini terucap setelah Kementrian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) Republik Indoesia (RI) mengeluarkan Peraturan menteri (Permen) nomor 29 tahun 2026 yang membatasi anak usia 16 tahun kebawah mengakses media sosial (medsos) efektif mulai tanggal 28 Maret 2026.

Menurut Dedi, dirinya cenderung bagaimana Pemerintah Pusat juga langsung menutup saja konten-konten yang tidak benar sehingga tidak bisa dibuka oleh anak-anak.

“Tidak bisa lagi lintasan dalam bentuk iklan lewat, iklan lewat yang tidak benar, ini yang perlu diawasi dah dijaga oleh Pemerintah Pusat dan Pemprov, tidak bisa dipungkiri perkembangan teknologi saat ini terus berkembang, tetapi bagaimana pemerintah itu membuat regulasi atau membatasi konten-konten yang kemudian dari media sosial membuat anak-anak jadi terpengaruh terhadap konten negatif seperti pornografi, porno aksi, kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga, dan bully,” tukas Dedi Aroza kepada awak media, Senin 16 Maret 2026.

“Hal-hal negatif Itu kemudian ditonton oleh anak-anak, ini yang kemudian perlu diatur bagaimana konten-konten negatif seperti ini bisa dijaga oleh pemerintah, paling tidak kalau menutup aksesnya, saya yakin itu semua bisa dilakukan oleh Pemerintah Pusat, karena yang mempunyai kewenangan di pemerintah pusat terhadap itu semua,” sambung Dedi Aroza.

Legislator PKS ini juga menilai, konten-konten negatif bisa merusak pola pikir anak lemudian merusak mentalitas anak, merusak psikologi anak.

“Jadi hal ini juga harus dijaga oleh pemerintah supaya pemerintah bisa benar-benar menutup sehingga tidak bebas, sekarang bebas sekali, kalau anak mau ngapain-ngapain sehingga dampaknya itu luas, misal dampak sosialnya terjadi bagaimana anak bisa melawan orang tua, di sekolah ikut bully, kemudian pornografinya terjadi, ini kan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah pusat apalagi di bulanan suci Ramadan,” tandas Dedi Aroza.

The post Dewan Dedi Aroza Mendukung Penuh Larangan Konten Negatif appeared first on Rakyat Jaya.