“Untuk kepada orang tua calon siswa, dimohonkan jangan memaksakan anaknya untuk masuk di sekolah-sekolah favorit,” kata Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin, saat dirinya menghadiri rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Bogor dalam peringatan HJB ke-542, di Cibinong, pada Senin (03/6/2024).

Menurutnya, apabila sebaliknya sang anak yang benar keterima disekolah yang diinginkan tersebut, pihaknya tidak menyoalkan. Namun tetapi, jika si anak yang tak keterima di sekolah favorit yang diharapkan tetapi malah memaksakan dengan menghalalkan segala cara dirinya menganggap hal itu sangat tidak dibenarkan.

“Kalau keterima ya nggak apa-apa, tapi kalau tak diterima yah jangan memaksakan. Dalam artian apa, yakni dengan cara-cara tidak baik,” ujarnya.

Ia menjelaskan, perbuatan memaksakan dengan cara tak baik itu, yaitu OTS melakukan penyuapan maupun perbuatan tak terpuji lainnya demi sang anak keterima di sekolah yang diidamkan tersebut.

“Dengan cara yang tak baik, entah menyuap, entah menggunakan orang dalam dan lain sebagainya,” kata Bey.

Lebih lanjut ia memaparkan, agar terciptanya PPDB tingkat SMA sederajat tahun ajaran 2024-2025 jujur dan adil (Jurdil), pemerintah provinsi (Pemprov) Jabar membuka posko pengaduan apabila masyarakat Jawa Barat melihat dan menemukan tindak tersebut melalui aplikasi (Apk) sapa warga.

“Kita buka pengaduan untuk masyarakat Jawa Barat khususnya, yang dapat diakses diaplikasi sapawarga,” tutup Bey.

The post Soal PPDB 2024, Pj Gubernur Jabar Ingatkan Ini Bagi Orang Tua Siswa appeared first on Rakyat Jaya.

Hal itu seperti disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar) Bey Machmudin, saat menghadiri rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Bogor, pada Senin (03/6/2024) kemarin.

Dia menegaskan, bahwa masyarakat atau orang tua siswa (OTS) yang anaknya telah diterima di salah satu SMAN atau notabane sekolah negeri, namun setelah keterima dimintai uang sumbangan untuk gedung sekolah harus segera melaporkan kepada aparat penegak hukum terkait.

“Laporkan, laporankan oleh warga kepada APH (Aparat Penegak Hukum) terkait,” tegas Bey menegaskan.

Menurutnya, dalam persiapan PPDB tahun ajaran 2024-2025 saat ini jika pemerintah provinsi (Pemprov) Jabar melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar telah menjalin kerjasama dengan tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).

“Untuk menghindari pungutan-pungutan liar di PPDB tahun ajaran ini, kita sudah kerjasama dengan Saber Pungli ya. Silahkan kalau teman-teman (wartawan, red) bila memiliki temuan tersebut dengan data yang akurat, silahkan laporkan (Saber Pungli),” ujarnya.

Bey juga mengingatkan, dalam mekanisme PPDB tingkat SMAN tahun ajaran 2024-2025 ini, bagi seluruh sekolah berbasis Negeri harus mengikuti sesuai aturan yang ada. Bahkan, masih kata dia, Pemprov Jabar juga telah meminta penandatangan fakta integritas dari mulai kepala dinas pendidikan (Kadisdik) Provinsi Jabar hingga turun ke Kabupaten/Kota maupun para kepala sekolah plat merah tersebut.

“Semua itu sudah tandatangani fakta integritas bahkan sampai tiap-tiap operator di sekolah. Dan itu jangan sampai dilanggar, karena sanksinya itu yang paling tertinggi bisa sampai pemecatan,” tukasnya.

Sebelumnya diberitakan dengan dugaan yang mengarah kepada SMKN 1 Cibinong Kabupaten Bogor.

Dimana sekolah berbasis Negeri yang dipimpin Sugiyo selaku Kepala Sekolah (Kepsek) disinyalir meminta sumbangan uang gedung capai jutaan rupiah kepada setiap orang tua siswa saat PPDB tahun ajaran 2023-2024.

The post Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin Ingatkan Sekolah, Pemecatan Adalah Sanksi Tertinggi Bila Kedapatan Pungli di Pelaksanaan PPDB 2024 appeared first on Rakyat Jaya.

Rakor sendiri, dipimpin langsung oleh Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, yang berlangsung di Aula Barat, Gedung Sate, Bandung, Kamis (18/4/2024).

Dalam arahannya, Bey Machmudin menginginkan, Jawa Barat bisa swasembada pangan pada tahun ini. Maka menurutnya, perlu sinergi dan kolaborasi semua pihak untuk mewujudkan hal demikian.

“Dalam mendukung target swasembada pangan di Jawa Barat, Kementerian Pertanian RI siap memberikan bantuan pompanisasi untuk mengairi lahan sawah di Jawa Barat. Dengan dukungan pompanisasi sawah, target produksi beras tahun 2024 di Jawa Barat mencapai lebih dari 11 juta ton optimis bisa terwujud”, kata Bey, dilokasi acara.

Ia menerangkan, pompanisasi sawah dapat meningkatkan produktifitas sawah tadah hujan. Selanjutnya pemetaan sawah sangat penting dilakukan, dan yang tak kalah penting adalah peran penyuluh pertanian.

“Maka kita harus terus meningkatkan kompetensi para penyuluh pertanian di Jawa Barat, terutama dalam penggunaan teknologi informasi,” bebernya.

Untuk diketahui, masih kata Bey, pompanisasi merupakan program yang digalakkan Kementan RI untuk meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) nasional. Melalui pompanisasi, masih kata Bey, masa tanam yang awalnya satu kali setahun bisa menjadi dua sampai tiga kali tanam setahun.

Turut hadir pada Rakor tersebut, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Staf Ahli Menteri Pertanian, jajaran Forkopimda Jawa Barat, Sekda Provinsi Jawa Barat, Guru Besar Universitas Padjajaran (UNPAD), Bupati, Walikota, Sekda se-Jawa Barat, dan Forkopimda Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.

The post Melalui Rakor Ketahanan Pangan, Pj Gubernur Jabar Inginkan Hal Ini bagi Tanah Sunda appeared first on Rakyat Jaya.

Korban jiwa bernama Isnawati (34) warga Kampung Gunung Picung, Desa Pungky, Kecamatan Parungpanjang beserta satu orang anak yang kemungkinan anaknya.

“Dan saya langsung sudah telpon kepada Gubernur Jawa Barat, Pak Bey Triadi Machmudin agar dilakukan tindakan-tindakan terukur dan darurat, koordinasi dengan kepolisian dan juga dengan Dinas SDM Provinsi Jawa Barat dan tentunya dengan Bupati Bogor agar peristiwa musibah pada tadi sore pukul 15.00 di Parung Panjang ini menjadi pelajaran yang sangat mahal,” unggahnya.

“Dan kami mendesak agar dilakukan langkah-langkah yang terukur dan darurat terutama kepada keluarga korban untuk dilakukan pelayanan yang terbaik dan juga tentunya harus dipastikan bahwa truck yang kembali berulang beroperasi diluar kesepakatam pukul 10 malam sampai 5 pagi jangan sampai terulang,” lanjut Ru’yat.

Saya beberapa hari yang lalu melewati Parung Panjang juga sama di siang maupun malam hari masih banyak truck yang berkeliaran ini membahayakan, dan tentunya jalan yang rusak saya sudah telepon langsung Pak Gubernur agar segera dibangun jalan beton ini sangat mendesak karena menyangkut keselamatan manusia,” tukas Ru’yat.

“Dan Pak Gubernur merespon akan berkoordinasi dengan Kapolda dan juga dengan Polres Bogor Kabupaten dan dengan Bupati Bogor, demikian dan kami berduka cita kepada keluarga korban Allahummagh firlahaa warhamhaa wa’aafihaa wa’fu anhaa waj’alil jannata matswaahaa terima kasih Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,” pungkasnya.

The post Kecelakaan Parung Panjang Memakan Korban Jiwa, Gubernur Bey Machmudin Didesak Achmad Ru’yat untuk Mengambil Tindakan Darurat appeared first on Rakyat Jaya.

Penyerahan DIPA dan TKD dilakukan di Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jumat (1/12/2023).

Menurut Bey, sepanjang 2023 Jabar berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen. Pertumbuhan ekonomi yang stabil menjadi modal penting untuk melaksanakan APBN 2024.

Bey menganggap APBN menjadi instrumen fiskal penting dalam mencapai tujuan pembangunan di Jabar.

“Yaitu menghilangkan kemiskinan ekstrem mendekati nol persen dan penurunan angka stunting mendekati 14 persen pada 2024 mengikuti target nasional,” ujar Bey Machmudin.

Target kesejahteraan di Jabar pada 2024 yaitu menurunkan angka pengangguran menjadi 9,48 persen, angka ketimpangan (rasio gini) menjadi 0,397, serta dan meningkatkan indeks pembangunan manusia meningkat menjadi 73,05 persen.

Fokus APBN 2024, kata Bey, di antaranya perbaikan kualitas sumber daya manusia, transformasi ekonomi hijau, pemberian subsidi, dan bantuan sosial yang tepat.

Fokus lain, penguatan sinergi anggaran pusat dan daerah melalui sinkronisasi belanja pusat dan daerah, yang berujung pada peningkatan efisiensi belanja negara.

Selaku pejabat berwenang, Bey berpesan kepada para pimpinan instansi vertikal kementerian lembaga di Jabar untuk mempercepat eksekusi pelaksanaan anggaran, agar terjadi penyerapan dan manfaatnya dirasakan masyarakat.

“Prioritaskan belanja dengan fokus pada hasil. Tingkatkan transparansi, akuntabilitas, dan hindari korupsi. Sinkronkan pembangunan pusat dan daerah,” pesan Bey.

Kepada bupati dan wali kota, Bey berpesan agar APBD 2024 fokus pada
perbaikan pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum.

Bey juga berharap ada perbaikan kebijakan dan administrasi perpajakan daerah dengan tetap menjaga iklim investasi, kemudahan berusaha, dan penciptaan kesempatan kerja.

“Perkuat sinergi dan harmonisasi kebijakan APBD dengan kebijakan fiskal APBN Pemerintah Pusat agar pembangunan Indonesia dapat bergerak selaras,” katanya.

Bey pun mendorong penggunaan pembiayaan kreatif sebagai alternatif percepatan pembangunan infrastruktur di daerah.

Selanjutnya, kata Bey, perlu monitoring serta sinergi pelaksanaan dana desa untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem, menurunkan prevalensi stunting, dan mengendalikan inflasi.

Berkenaan dengan Pemilu Serentak 2024, Bey mengajak pimpinan instansi vertikal dan bupati serta wali kota membangun sinergi agar agenda demokrasi berjalan baik.

“Mari kita ajak seluruh lapisan masyarakat berpartisipasi aktif mendukung pemilu yang aman, kondusif, lancar, dan tentram,” ucapnya.

Menurutnya, 2024 merupakan tahun transisi kepemimpinan di Jabar. Karena itu kinerja pelaksanaan anggaran perlu dioptimalkan untuk menuntaskan berbagai agenda pembangunan yang sudah direncanakan.

“Saya yakin, tongkat estafet yang kita berikan dapat menjadi modal terbaik bagi kepemimpinan yang akan datang untuk melanjutkan pembangunan,” tambah Bey.

Sementara itu, Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jabar Kementerian Keuangan
Heru Pudyo Nugroho menjelaskan, penyerahan DIPA dan TKD tahun anggaran 2024 di Jabar termasuk yang tercepat dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia.

“Kurun waktu 2020 hingga penghujung 2023 APBN masih jadi instrumen utama yang diandalkan dalam berbagai gejolak misalnya pandemi COVID-19 hingga geopolitik yang berimbas pada ekspor impor,” katanya.

Belanja Pemerintah Pusat 2024 di Jabar dialokasikan Rp48,30 triliun. Kemudian DIPA Kantor Pusat Rp12,93 triliun, DIPA Kantor Daerah Rp35,01 triliun, DIPA Dana Dekonsentrasi Rp76,04 miliar, dan DIPA Tugas Perbantuan Rp290,66 miliar.

The post DIPA – TKD 2024 Diserahkan Bey Machmudin kepada Instansi Vertikal di Jabar appeared first on Rakyat Jaya.