“Pasukan Indonesia hadir bukan untuk berperang, melainkan untuk menjaga stabilitas dan mendukung proses perdamaian di kawasan konflik. Pasukan perdamaian seharusnya hadir di area post-conflict, bukan saat terjadinya konflik,” kata Anton kepada wartawan, Senin (6/4/2026).

Anton menyebut usulan SBY disampaikan di tengah situasi konflik memanas di wilayah Lebanon Selatan, tempat pasukan UNIFIL bertugas. Dia meminta PBB segera mengevaluasi secara menyeluruh mengenai penugasan ini, khususnya setelah tiga prajurit TNI gugur.

“Oleh karena itu, dalam konteks ini, saya sejalan dengan pandangan Presiden Republik Indonesia ke-6, bapak Susilo Bambang Yudhoyono, bahwa dengan adanya situasi yang semakin tidak kondusif di wilayah penugasan UNIFIL, hal ini perlu dievaluasi secara serius,” ujar Anton.

“Tindakan tegas sebagai bentuk pengutamaan keselamatan prajurit perlu segera dilakukan, seperti pemindahan lokasi penugasan ke wilayah yang lebih aman atau penghentian sementara misi demi menjamin keselamatan prajurit kita,” sambungnya.

Anton melanjutkan, dalam prinsip hukum humaniter internasional, pasukan penjaga perdamaian memiliki status yang harus dilindungi dan tidak boleh menjadi sasaran maupun terdampak langsung dari operasi militer. Dia meminta pemerintah RI turut mengevaluasi keterlibatan prajurit TNI dalam pasukan perdamaian tersebut dan mempertimbangkan opsi penarikan pasukan.

“Oleh karena itu, langkah evaluasi menyeluruh terhadap keberlanjutan misi, pemindahan lokasi, termasuk opsi penarikan pasukan, merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi warganya yang bertugas di luar negeri,” pungkasnya.

SBY sebelumnya bicara gugurnya tiga prajurit TNI akibat serangan Israel di Lebanon. SBY meminta PBB segera mengambil langkah tegas untuk menghentikan penugasan UNIFIL atau misi penjaga perdamaian PBB.

Hal itu disampaikan SBY melalui unggahan di X, dilihat Minggu (5/4). Awalnya SBY menyampaikan Indonesia berduka atas gugurnya tiga prajurit TNI sebagai penjaga perdamaian (peacekeeper) di Lebanon.

Dia mengatakan peacekeeper bertugas di ‘blue line’ atau ‘blue zone’ yang bukan merupakan daerah pertempuran atau ‘war zone’. Kontingen Indonesia, hakikatnya bertugas di ‘Blue Line’ yang memisahkan teritori Israel dengan teritori Lebanon.

Kondisi tersebut dinilai SBY sangat berbahaya bagi peacekeeper. Sebab, setiap saat bisa menjadi korban dari pertempuran yang tengah berlangsung.

“Dengan argumentasi ini, seharusnya PBB, New York segera mengambil keputusan dan langkah yang tegas untuk menghentikan penugasan UNIFIL dan atau memindahkan lokasi mereka ke luar medan pertempuran yang masih membara saat ini,” jelasnya.

Adapun SBY mendukung pemerintah untuk mendesak PBB melakukan investigasi serius. PBB, lanjut SBY, juga harus menjelaskan sejumlah insiden beruntun yang menyebabkan peacekeeper dari Indonesia gugur.

“Saya tahu bahwa investigasi dalam situasi pertempuran yang amat dinamis sering tidak mudah. Tetapi, bagaimanapun tetap dapat dilaksanakan dengan harapan hasilnya dapat dinalar dan masuk akal (acceptable, believable narrative),” ucap SBY.

“Saya pernah mengemban tugas PBB di Bosnia (former Yugoslavia) tahun 1995-1996. Dengan pangkat Brigadir Jenderal, saya menjadi Kepala Pengamat Militer PBB. Investigasi terhadap pelanggaran gencatan senjata juga sering kami lakukan,” imbuhnya.

(Tim)

The post Partai Demokrat Minta Pemerintah Pertimbangkan Usulan SBY soal Penghentian Penugasan Pasukan TNI di UNIFIL appeared first on Rakyat Jaya.

Dilansir dari unggahan resmi akun Instagram @Antonsuratto yang diunggah pada sore hari yang sama dengan kunjungan, Anton Suratto tidak hanya datang untuk melihat langsung kondisi terkini bangunan sekolah, tetapi juga memberikan bantuan pribadi berupa satu unit laptop dan satu unit proyektor. Penyerahan bantuan dilakukan secara langsung oleh Anton Suratto ke sekolah dan dihadiri oleh perwakilan dewan guru.

“Saya datang secara langsung ke lokasi kejadian di SMAN 2 Gunung Putri agar bisa melihat dengan mata kepala sendiri kondisi yang sebenarnya. Saya juga turut memberikan bantuan pribadi berupa 1 laptop dan 1 proyektor,” tulis akun instagram tersebut.

Tak hanya fasilitas pendidikan, Anton Suratto juga memberikan bantuan dana khusus yang dialokasikan untuk para guru SMAN 2 Gunung Putri. Bantuan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka yang tetap bekerja keras dan konsisten dalam mendidik siswa meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan pasca-insiden.

“Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang berperan penting dalam mencetak generasi muda yang berkualitas. Bantuan ini saya harapkan bisa sedikit meringankan beban mereka dan menjadi bentuk apresiasi atas segala usaha yang telah diberikan.” ucap Anton dalam postinganya.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Dr. H. Joko Susilo mengapresiasi atas bantuan yang diberikan oleh legislatif dari partai Demokrat Anton Sumartono Suratto. Dia mengatakan bahwa bantuan yang diberikan akan menjadi contoh baik bagi pihak lain untuk turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bogor.

“Kami berharap bahwa dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat dan politisi seperti Bapak Anton Suratto, masalah pendidikan di daerah kami dapat terus teratasi dan kualitasnya dapat terus meningkat sesuai dengan harapan semua pihak,” ucapnya.

Sekadar informasi, SMAN 2 Gunung Putri telah memiliki prestasi yang membanggakan dalam berbagai bidang, termasuk akademik, olahraga, dan seni. Dengan dukungan yang terus datang dari berbagai pihak, sekolah ini diharapkan dapat menjadi salah satu sekolah unggulan di Kabupaten Bogor dan menghasilkan lulusan yang berkualitas, memiliki kompetensi tinggi, serta siap bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.

Pada 24 Januari 2026, SMAN 2 Gunung Putri, Kabupaten Bogor, mengalami musibah ambruknya atap bangunan sekolah yang diduga akibat hujan deras pada malam hari.

Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, karena kejadian berlangsung pada pagi dini hari sebelum aktivitas sekolah dimulai.

Menurut data awal dari pihak sekolah, tidak ada korban jiwa atau cedera serius dalam insiden tersebut. Kejadian terjadi saat jam istirahat, sehingga para siswa dan guru sudah berada di area terbuka yang aman jauh dari bangunan yang berpotensi mengalami kerusakan. Namun, kondisi tersebut membuat beberapa ruang kelas utama tidak dapat digunakan lagi. Sebagai antisipasi, proses belajar mengajar (KBM) harus dialihkan secara sementara ke ruang sekolah yang memiliki kapasitas terbatas.

(Tim)

The post Kunjungi SMAN 2 Gunung Putri, Begini Pesan Wakil Ketua Komisi I DPR RI appeared first on Rakyat Jaya.

Meutya merupakan sosok wanita yang tegar dan ulet dalam menekuni profesi sebagai wanita karier, yang bahkan sampai ditangkap dan disandera oleh Brigade Mujahidin di Irak ketika bertugas meliput di negara tersebut sebelum pada akhirnya dibebaskan melalui upaya pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Peluncuran film Lyora yang juga berdekatan dengan peringatan kemerdekaan 17 Agustus menjadi momen pengingat kita semua untuk tetap berpegang kepada spirit cinta kepada produk dalam negeri, termasuk karya sinematografi. Indonesia sangat kaya dengan cerita-cerita yang menggugah, dan di waktu bersamaan juga menginspirasi serta menghibur para penikmatnya.

Kami kira ini juga menjadi kesempatan bagi pelaku di sektor perfilman untuk menyampaikan unsur-unsur cinta negara, seperti penguatan empat pilar kebangsaan, ke dalam karya film yang menarik. Saya yakin norma kenegaraan tersebut bisa menjadi bahan cerita bagi para kreator film karena mengandung elemen sejarah dan perjuangan bangsa.

Selain itu, narasi populer dan gaya kreatif dalam produk sinematografi juga bisa menjadikan norma kenegaraan lebih mudah diterima oleh khalayak umum. (IST)

The post Tentang Film Lyora, Simak Tanggapan Anton Sukartono Suratto appeared first on Rakyat Jaya.

Dukungan Fraksi Demokrat tersebut dengan syarat tetap melindungi masyarakat menengah kebawah. Hal ini diungkapkan Sekretrasis Fraksi MPR RI dari fraksi Demokrat, Anton Sukartono Suratto, kepada Wartawan, Senin (23/12).

“Kenaikan PPN ini merupakan bagian dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Tahun 2021 yang telah disepakati dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 7 Oktober 2021, termasuk mendapat persetujuan dari Fraksi Partai Demokrat.” Jelas Anton.

Dia menambahkan, Fraksi Partai Demokrat akan mengawal skema stimulus ekonomi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, perkembangan UMKM dan penguatan industri padat karya. pemerintah juga harus konsisten dalam menerapkan PPN hanya untuk barang mewah dan pengusaha pengusaha besar.

Kenaikan PPN merupakan langkah pemerintah untuk memperbaiki keuangan dan meningkatkan pendapatan negara. Untuk kepentingan itu, seluruh partai politik, termasuk PDI-P harus ikut bertanggung jawab mendukung dan mensosialisasikan amanat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan tahun 2021 yang sudah disepakati bersama.

“Semua Partai Politik termasuk PDIP harus mendukung sosialisasi, karena pada saat itu menjadi ketu Panja.” Terang Anton.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa Pemerintah terus berupaya menjaga daya beli masyarakat dan menstimulasi perekonomian melalui berbagai paket kebijakan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan, salah satunya dari sisi perpajakan.

Menkeu menjelaskan, pajak merupakan instrumen penting bagi pembangunan. Dalam pemungutannya selalu mengutamakan prinsip keadilan dan gotong-royong. Prinsip ini juga mendasari penerapan kebijakan PPN 12% yang bersifat selektif untuk rakyat dan perekonomian.

“Keadilan adalah dimana kelompok masyarakat yang mampu akan membayarkan pajaknya sesuai dengan kewajiban berdasarkan undang-undang, sementara kelompok masyarakat yang tidak mampu akan dilindungi bahkan diberikan bantuan. Di sinilah prinsip negara hadir,” ungkap Menkeu dalam Konferensi Pers bertajuk “Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan” papar Menkeu di Jakarta,

Selain adil, stimulus ini juga mengedepankan keberpihakan terhadap masyarakat. Keberpihakan itu dapat dilihat dari penetapan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat banyak seperti kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum tetap dibebaskan dari PPN (PPN 0%). Namun barang yang seharusnya membayar PPN 12% antara lain tepung terigu, gula untuk industri, dan Minyak Kita (dulu minyak curah) beban kenaikan PPN sebesar 1% akan dibayar oleh Pemerintah (DTP).

Sedangkan penyesuaian tarif PPN akan dikenakan bagi barang dan jasa yang dikategorikan mewah, seperti kelompok makanan berharga premium, layanan rumah sakit kelas VIP, dan pendidikan berstandar internasional yang berbiaya mahal.

Selain itu, Pemerintah juga memberikan stimulus dalam bentuk berbagai bantuan perlindungan sosial untuk kelompok masyarakat menengah ke bawah (bantuan pangan, diskon listrik 50%, dll), serta insentif perpajakan seperti, perpanjangan masa berlaku PPh Final 0,5% untuk UMKM; Insentif PPh 21 DTP untuk industri pada karya; serta berbagai insentif PPN dengan total alokasi mencapai Rp265,6 T untuk tahun 2025.

“Insentif perpajakan 2025, mayoritas adalah dinikmati oleh rumah tangga, serta mendorong dunia usaha dan UMKM dalam bentuk insentif perpajakan. Meskipun ada undang-undang perpajakan dan tarif pajak, namun pemerintah tetap peka untuk mendorong barang, jasa dan pelaku ekonomi,”tutur Menkeu. ( Rul)

The post Fraksi Demokrat Dukung Kenaikan PPN 12 Persen, Begini Syaratnya appeared first on Rakyat Jaya.