Selain itu, persoalan tunda bayar turut menjadi perhatian utama Doni bersama Komisi IV DPRD Jawa Barat yang mencatat adanya penumpukan pembayaran di akhir tahun anggaran. Khususnya di sektor perhubungan dan bina marga yang berdampak pada tidak optimalnya pengelolaan keuangan daerah.

“Ya, ini karena sebelumnya banyak pergeseran-pergeseran anggaran, ya dampaknya ini dan kemudian hampir semua dinas terjadi silpa. Artinya tidak terserap,” kata Doni kepada awak media, Rabu (08/04/2026).

“Saya berharap, kalau memang sudah diputuskan bersama, kemudian sudah menjadi prioritas, jangan ada perubahan lagi. Bagaimanapun APBD itu harus kembali ke rakyat karena dari rakyat,” sambung Doni.

“Jangan karena ada perubahan program terjadi pergeseran sehingga yang harusnya turun ke rakyat jadi tidak terserap karena banyak perubahan,” tukas Doni.

Soal tunda bayar, Doni menambahkan bahwa pola penyerapan anggaran yang menumpuk di penghujung tahun berpotensi mengganggu stabilitas fiskal daerah dan harus segera dibenahi. Selain itu, evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh terhadap capaian kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), baik dari sisi realisasi keuangan maupun efektivitas program.

The post Banyaknya Pergeseran Anggaran di Pemprov Jabar Dituding Doni Hutabarat Jadi Salah Satu Penyebab Silpa appeared first on Rakyat Jaya.

Memasuki sesi tanya jawab, Nurwiyati anggota PSM Desa Bantar Jati mengungkapkan bahwa di wilayahnya membutuhkan ambulance desa.

“Saya ingin mengajukan ambulance buat desa, karena kalau kami membawa pasien yang sifatnya urgent itu susah,” ujarnya.

Merespon hal ini, H. Supono mengatakan bahwa soal mobil ambulance desa ini adalah masalah yang cukup mengemuka di Kabupaten Bogor.

“Masalah kesehatan, infrastruktur kesehatan maupun armada untuk pelayanan masyarakat ke pelayanan dasar kesehatan bagian di Puskesmas maupun di rumah sakit umum daerah ini masih menjado persoalan,” ucapnya.

Mobil desa siaga yang banyak dimiliki oleh desa-desa di Kabupaten Bogor juga bukan merupakan solusi yang tepat untuk dijadikan ambulance desa karena interior mobil bukan di design layaknya ambulance.

“Jaring aspirasi reses kali ini untuk masa sidang pertama tahun 2003-2004 berarti untuk RAPBD tahun 2025,” imbuhnya.

“Aspirasi ambulance desa ini akan fraksi PAN perjuangkan sebagai bentuk komitmen kami untuk menyehatkan warga Jawa Barat,” tutup H. Supono.

The post Penganggaran Ambulance desa di Jawa Barat akan Diperjuangkan Dewan Jabar Supono appeared first on Rakyat Jaya.